Rencana Raja Salman Investasi di Mandeh Belum Bisa Diwujudkan

Kawasan objek wisata Mandeh, Pessel.
Kawasan objek wisata Mandeh, Pessel. (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud, berencana akan berinvestasi di Kawasan Mandeh, Pesisir Selatan. Rencana itu diungkapkan Menteri Pariwisata Arif Yahya saat Sang Raja berkunjung ke Indonesia.

Namun, rencana tersebut tak segera bisa diwujudkan. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan masalahnya pembebasan lahan di Bukit Ameh yang akan dijadikan lokasi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) belum rampung.

Lokasi yang menjadi target pembebasan lahan termasuk lahan yang tidak boleh dibebaskan oleh pemerintah pusat. Selain itu juga perlu persiapan tata ruang dari pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata.

Baca Juga

"Ada pemberitaan Raja Arab melirik Mandeh, ada juga isu pemerintah provinsi tidak responsif, bukan begitu. Kami sedang mengusahakan pembebasan lahan, persoalannya kita terkendala aturan pembebasan lahan dari pusat," ungkapnya saat Rapat Koordinasi dan Workshop Percepatan Pengembangan Pariwisata Sumatera Barat, Selasa (14/3) di Hotel Mercure Padang.

Kata Nasrul Abit, Raja Arab juga melirik Kota Padang menjadi target investasi. Wagub menyebutkan, Pemeritah Provinsi sudah mengutus kepala dinas pariwisata provinsi untuk mengahadap Menteri Agraria dam Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) terkait persoalan itu.

BACA JUGA: Raja Salman Nyatakan Keinginan untuk Berinvestasi di Sumbar

"Kami sedang usahakan kawasan Bukit Ameh bisa dibebaskan, sehingga investor, khususnya Arab bisa masuk," katanya.

Menurutnya, di Mandeh ada ribuan hektar (ha) yang bisa dijadikan target KEK. Dan untuk KEK di Bukit Ameh hanya butuh 400 hektar (ha) saja.

Selain itu, lanjut Wagub, untuk investasi dari luar juga perlu disiapkan payung hukum sehingga pengembanagan pariwisata tidak hanya terfokus kepada KEK saja. Masih banyak destinasi yang bisa dikembangakan jika tata ruang sudah rampung.

"Kami sedang siapkan tata ruang, sehingga tidak hanya fokus kepada bukit ameh saja. Sambil jalan masih banya," sebutnya.

Ia juga mengatakan, sebelumnya Kabupaten Pesisir Selatan sudah ada tata ruang yang dibuat sendiri namun belum mencangkup secara keselurahan. Untuk itu perlu duduk bersama Pemprov Sumbar agar pengemabangan bisa secara meneyeluruh.

"Pessel berdekatan dengan Kota Padang, perlu ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata kedua wilayah itu," ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Oni Alfian mengatakan, Kesulitan pembabasan lahan di Mandeh tidak termasuk dalam UU No 2 Tahun 2012. Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

"Syarat lain Mandeh harus masuk dalam 10 besar pengembangan wisata nasional, sementara Mandeh tidak, itu kesulitan kami, " katanya.

Pada UU No 2 Tahun 2012 itu terdapat 18 item yang bisa dibebaskan tidak termasuk sektor pariwisata. Namun pihaknya berjanji akan mengupayakan lahan di Bukit Ameh bisa dibebaskan.

Jalannya tambah Oni, saat ini kementerian agraria sedang melakukan pendataan Kawasan strategi nasional, "Kami sedang usahakan Mandeh masuk dalam kategori itu," sebutnya.

[Joni Abdul Kasir]

Editor: Pundi F Akbar