Besok, Tim Terpadu Penertiban Ilegal Mining Bergerak ke Sijunjung

"sasaran penertiban tidak hanya Sijunjung, juga daerah lain yang marak terjadi ilegal mining yang sudah merusak lahan dan fasilitas umum"
ilustrasi tambang ilegal (istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Dinas Pol PP Damkar) Sumatera Barat Zul Alirman mengatakan, besok (23/3), tim Terpadu Penertiban Ilegal Mining akan bergerak ke Kabupaten Sijunjung melakukan penertiban tambang ilegal di daerah tersebut.

"Kami gabungan dari Kepolisian, TNI dan Polisi Kehutanan, ESDM, PU serta instansi terkait lainnya dari Pemprov Sumbar akan melakukan penertiban Galian C di daerah Sijunjung, daerah kecil dari sasaran tidak bisa saya sebutkan, takut nanti bocor," ungkapnya Rabu 22 Maret 2017 di Padang.

Dia menjelaskan, sasaran penertiban tidak hanya Sijunjung, juga daerah lain yang marak terjadi ilegal mining yang sudah merusak lahan dan fasilitas umum, seperti di Kabupaten Pesisir Selatan, Solok Selatan, Pasaman Barat, Agam, Pasaman, Padangpariaman dan Dharmasraya.

"Namun, karena personel yang di SK-kan gubernur terbatas, maka penertiban tersebut akan dilakukan dengan digilir," katanya.

Dia menjelaskan, langkah itu dilakukan dalam rangka penegakan Perda Ketertiban Umum dan laporan dari masyarakat. Terbukti, aktivitas tambang telah menimbulkan dampak yang sangat fatal. Untuk penertiban, dilakukan sesuai arahan Gubernur dalam mengiring perpindahan kewenangan izin tambang dari kabupaten dan kota ke provinsi.

"Penertiban yang kami lakukan juga didasari peraturan lain tentang jalan, hutan dan sungai," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Muhammad Nurnas mengungkapkan, di Kabupaten Sijunjung aktivitas pertambangan ilegal cukup banyak namun tetap beroperasi dengan aman tanpa dirazia. Bahkan, untuk tambang Galian C, yang terdaftar memiliki izin hanya 5 saja, tapi kalau untuk tambang lainnya seperti tambang emas dan juga batubara, itu cukup banyak.

“Masyarakat Sijunjung sangat berharap sekali Tim Terpadu yang telah dibentuk Pemprov Sumbar yang beranggotanya aparat hukum untuk turun ke daerah mereka," ungkap M. Nurnas ... Baca halaman selanjutnya