Kementrian PP & PA Targetkan Indonesia Jadi Negara Layak Anak di 2030

"Untuk mencapai hal tersebut harus dimulai dari pemerintahan yang ada di Kabupaten/Kota terlebih dahulu"
Mentri PPPA, Yohana Yambise dihadapan Wagub, Bupati dan Ketua DPRD meresmikan sekretariat P2TP2A dan Klinik konsultasi korban kekerasan Kabupaten Solok. (KLIKPOSITIF/Syafriadi)

SOLOK, KLIKPOSITIF -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA), Yohana Yambise menyebutkan, Indonesia ditargetkan menjadi Negara Layak Anak tahun 2030 mendatang. Untuk mencapai hal tersebut harus dimulai dari pemerintahan yang ada di Kabupaten/Kota terlebih dahulu.

"Kita mulai dari kabupaten/kota terlebih dahulu. Kalau sudah berhasil, maka secara otomatis provinsi juga dan akhirnya Indonesia baru dikatakan Negara layak anak," ungkap Yohana Yambise saat kunjungan kerja ke Kabupaten Solok, Rabu 19 April 2017.

Langkah mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak di Sumatera Barat ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Komitmen bersama tersebut ditandatangani oleh 13 daerah dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta disaksikan langsung Menteri PP & PA.

Menurut Yambise, launching atau komitmen yang dilakukan tersebut boleh dikatakan salah satu model percontohan pertama dan diharapkan menjadi acuan bagi berbagai daerah lainnya di Indonesia. Hal ini menandakan keseriusan pemerintah melindungi hak-hak anak dan kaum perempuan.

"Sebuah negara belum bisa dikatakan maju bila kaum perempuan dan anak belum berada di garis aman, Jangan ada lagi bentuk kekerasan dengan alasan apapun terhadap perempuan dan anak-anak," beber Yambise di depan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan pimpinan sejumlah daerah yang hadir.

Dia menegaskan, jangan sampai komitmen mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak hanya sebatas diatas kertas saja, tapi langsung diiringi dengan tindakan di tengah-tengah masyarakat. Ini perlu jadi catatan bagi kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Masing-masing daerah yang telah menandatangani komitmen mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak harus segera bertindak. Setiap daerah dituntut memaksimalkan Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

P2TP2A nantinya akan dibantu dengan ... Baca halaman selanjutnya