Jabatan ASN Dapat Diisi TNI/Polri dan Sebaliknya, Ini Mekanismenya

"Pengisian Jabatan ASN sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, harus memenuhi persyaratan kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak Jabatan"
Ilustrasi (setkab)

KLIKPOSITIF -- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 telah mengatur tentang jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan jabatan tertentu di lingkungan TNI/ Polri yang dapat diduduki PNS.

Seperti dikutip dari kaman resmi Setkab, berdasarkan PP tersebut, jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara) tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri. Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud berada di instansi pusat dan sesuai dengan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Nama Jabatan, kompetensi Jabatan, dan persyaratan Jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dengan persetujuan Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara)," bunyi Pasal 149 PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, prajurit TNI dan anggota Polri yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud tidak dapat beralih status menjadi PNS.

Pangkat prajurit TNI untuk menduduki jabatan ASN pada Instansi pusat sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan oleh Panglima TNI dengan persetujuan Menteri.
Sementara pangkat anggota Polri untuk menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Menteri.

Pengisian Jabatan ASN sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, harus memenuhi persyaratan kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak Jabatan, kesehatan, integritas, dan persyaratan Jabatan lain berdasarkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut PP ini, PPK Instansi Pusat yang membutuhkan prajurit TNI atau anggota ... Baca halaman selanjutnya