Komit Cegah Korupsi, Pemprov Sumbar Gandeng KPK

"Ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota yang didukung langsung KPK untuk pencegahan korupsi di Sumbar"
Gubernur Sumbar saat melakukan penandatanganan komitmen yang juga dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Ketua DPRD Sumbar, Wali kota (Wako) dan Bupati beserta Ketua DPRD dari 19 Kota/Kabupaten di Sumbar (Humas Pemprov Sumbar)

BUKITTINGGI, KLIKPOSITIF -- Guna mencegah tindakan korupsi, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno beserta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komitmen mencegah korupsi diperkuat oleh Peraturan Gubernur (Pergub) yakni tolak gratifikasi sesuai arahan KPK dalam bentuk pencegahan.

"Ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota yang didukung langsung KPK untuk pencegahan korupsi di Sumbar," ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno usai melaksanakan kegiatan Rapat Kooordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Pendidikan Korupsi Terintegrasi di Sumbar, Kamis (27/4) di Istana Bunghatta, Bukittinggi.

Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan komitmen yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Wali kota (Wako) dan Bupati beserta Ketua DPRD dari 19 Kota/Kabupaten setempat, Kepala BPKP Sumbar, Kepala Kejari Sumbar, dan Kapolda Sumbar.

"Jadi, ini bertujuan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Sumbar terhindar dari kasus yang dapat menjerat mereka ke tindak pindana. Kita telah melakukan sebuah gerakan yang dibantu KPK untuk mensosialisasikan tolak gratifikasi. Sehingga, dengan hal itu ASN tidak terjerumus dengan tindak kriminal," katanya.

Dengan kehadiran KPK dalam bentuk pendampingan pencegahan korupsi di daerah, merupakan bentuk peran KPK sebelum terjadi penindakan. "Karena selama ini yang lebih dikenal masyarakat hanya soal penindakan oleh KPK. Kesannya hanya menindak padahal sebetulnya pencegahan dan pendidikan juga dilakukan," tuturnya.

Ia mengharapkan melalui pendampingan KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi, dapat mendorong penyelenggaraan ... Baca halaman selanjutnya