Pemprov Sumbar Terima WTP Lima Kali Berturut-turut

Gubernur Sumatera Barat peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI
Gubernur Sumatera Barat peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) berhasil mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lima kali berturut-turut. Perolehan itu diraih, karena Pemprov Sumbar berhasil menyajikan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan serta menindaklanjuti temuan tahun-tahun sebelumnya.

"Peraihan ini mengukuhkan kali kelima kami berupa keberhasilan secara berturut-turut. Ini berkat kerja sama dan kerja keras yang sangat berat, sebab mempertahan lebih sulit daripada meraih," ungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kepada wartawan usai Rapat Paripurna Istimewa dalam Rangka LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016, Senin 22 Mei 2017.

Gubernur mengatakan, sepanjang 2016, Sumbar berusaha mempertahankan predikat opini WTP dengan mematuhi ketentuan yang ada, menyajikan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan, serta menindaklanjuti temuan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga

Gubernur berharap dengan prestasi itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih semangat, maksimal dalam menjalankan tugas dan selalu berpedoman kepada ketentuan yang ada. Peraihan WTP tidak terlepas dari kerja keras serta komitmen dari semua jajaran Pemprov Sumbar.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Kepala OPD beserta jajarannya atas kerja keras kita bersama. Saya minta, Saudara-saudara tetap melaksanakan tugas dengan maksimal dan selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku," harap Irwan.

Irwan mengingatkan kepada seluruh aparatur, opini tersebut bukan tujuan akhir tetapi merupakan awal untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, Opini WTP juga berkat komitmen usaha bersama, Pemprov Sumbar dan Pimpinan serta Anggota DPRD Provinsi Sumbar. 

Ditegaskannya, untuk LKPD Tahun 2016, upaya perbaikan  telah dilakukan untuk mempertahankan opini WTP , antara lain  senantiasa melaksanakan ketentuan/peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, melaksanakan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2016 dan tahun sebelumnya. Tetap memantapkan koordinasi dalam penyelesaian tugas-tugas pertanggungjawaban keuangan baik melalui Media Sosial yg dibentuk dengan kelompok terbatas dilingkup Kepala OPD, para Sekretaris dan para PPK serta Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan , Pengurus Barang maupun dalam rapat terbatas lainnya. 

Ternyata, masih ditemui kelemahan dalam proses penyusunan perencanaan, proses pelaksanaan dan penatausahaan serta proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016 di tingkat Bendahara, PPTK, PPK, KPA dan TAPD.  Terhadap permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan, akan menjadi prioritas untuk segera dituntaskan di 2017, termasuk temuan tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. 

"Terdapat beberapa rekomendasi BPK-RI untuk menyusun Peraturan Gubernur memperbaiki sistem pengendalian intern dalam perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selanjutnya. Untuk itu segera laksanakan tindak lanjut temuan pada kesempatan pertama harus tuntas sesuai rencana aksi 60 hari,"ujarnya.

Anggota V BPK-RI, Isma Yatun, dalam penyampaian LHP tersebut menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPD Provinsi Sumbar telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyatakan, pendapat WTP atas LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016,” katanya.

Dia menambahkan, pemeriksaan telah dilakukan BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Sumbar tahun 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan. Prestasi tersebut, diharapkan mejadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Hal ini perlu kami beri apresiasi kepada Gubernur dan jajarannya atas komitmen tinggi dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual yang akuntabel dan transparan,” tandasnya. 

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius mengatakan, keberhasilan tata kelola keuangan daerah tidak hanya ditunjukkan dari opini WTP yang telah berhasil dicapai, namun juga ditentukan sampai sejauh mana pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Untuk diketahui, Pemprov Sumbar meraih Opini WTP sejak LKPD 2012 yang berlanjut hingga sampai LKPD 2016. Dengan perolehan tersebut, maka Pemprov Sumbar telah menerima opini lima kali secara berturut-turut.

Laporan hasil penilaian atas LKPD Sumbar tahun 2016 diserahkan oleh Anggota V BPK-RI Isma Yatun kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Pimpinan DPRD Sumbar dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumbar. (*)

Editor: Webtorial