DPR Pertanyakan Kajian Pemerintah Cabut Subsidi Listrik 900VA

"Pemerintah telah mengembalikan lagi subsidi listrik kepada 26.290 pelanggan listrik"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempertanyakan kajian yang dilakukan pemerintah untuk mengambil keputusan pencabutan subsidi listrik masyarakat yang golongan 900VA (Volt Ampere). Pasalnya, kebijakan tersebut menuai banyak kritikan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi mengatakan kajian data yang dilakukan pemerintah berdasarkan rujukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

"Padahal, dulu di RDP (Rapat Dengar Pendapat) bulan September 2016 disebutkan, pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan subsidi tepat sasaran asalkan data yang digunakan memang valid," katanya.

Pertanyaan tersebut setelah terdapat 53.150 pelanggan PLN yang keberatan subsidinya dicabut. Hasilnya, pemerintah telah mengembalikan lagi subsidi listrik kepada 26.290 pelanggan listrik.

"Dengan ini DPR dan pemerintah masih tetap sepakat bahwa pengurangan subsidi hanya diberlakukan bagi golongan 900 VA saja," tutur dia.

Seiring dengan itu pula, DPR meminta agar pemerintah mengurungkan rencana pencabutan subsidi listrik untuk golongan 450VA, pasalnya banyak pelanggan golongan tersebut yang masih belum mampu membayar instalasi serta tagihan listrik.

Sebelumnya, pemerintah memiliki wacana untuk mencabut sebagian subsidi pelanggan listrik 450 VA di tahun depan karena data pelanggan yang dimiliki saat ini diangap kurang relevan.

"Kami berusaha agar pelanggan 450 VA ini datanya mutakhir. Karena siapa tahu diantara mereka ada yang tidak layak dapat subsidi. Ini menyangkut rasa keadilan. Kalau tidak pantas, ya jangan nikmati. Ini kan mengambil haknya masyarakat lain," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan dua bulan silam.

Adapun, saat ini pelanggan listrik 450 VA yang menikmati subsidi sebesar 19,1 juta pelanggan. Angka ini mengambil porsi 82,3 persen dari total pelanggan listrik yang disubsidi pemerintah sebesar 23,2 juta pelanggan di ... Baca halaman selanjutnya