Perlu Dukungan Semua Pihak Tutup Investasi Asing Sektor Perikanan

"Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudji Astuti, yang bertekat untuk menutup rapat-rapat pintu bagi investasi asing di sektor perikanan tangkap dengan cara pemberantasan illegal fising, semetinya didukung oleh semua pihak"
ilustrasi (pixabay)

KLIKPOSITIF -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudji Astuti, yang bertekat untuk menutup rapat-rapat pintu bagi investasi asing di sektor perikanan tangkap dengan cara pemberantasan illegal fising, semetinya didukung oleh semua pihak. Sebab tekad tersebut selain mampu melestarikan laut, juga membawa kesejahteraan bagi para nelayan, karena produksi ikan dari tahun ketahun semakin meningkat.

"Laut dan kekayaannya merupakan harta karun yang harus dijaga, dirawat dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak negeri. Jadi untuk apa orang-orang asing diikutkan memanfaatkan kekayaan laut kita," kata anggota DPR RI Rahmad Handoyo, dalam rilisnya Senin (19/6), mengomentari silang pendapat seputar pengelolaan kelautan antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri KKP Susi Pudji Astuti yang terus berlarut-larut.

Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan keinginannya memberikan kesempatan kepada investor asing agar ikut mengelola perikanan. Dengan alasan memaksimalkan hasil laut, mantan Menkopolhukam itu juga berharap bisa merubah Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk mewadahi investor asing masuk bisnis penangkapan ikan. Dalam peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur DNI, usaha perikanan tangkap memang terlarang bagi pemodal asing.

"Illegal fishing kan makin kecil. Ikan banyak di laut. Kalau kita enggak bisa nangkap, kan sia-sia. Yang dipikirkan adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang ada," begitu kata Luhut.

Rahamad Handoyo sendiri mengaku sangat menyayangkan statmen yang dilontarkan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan. Menurut anggota Komisi IV DPR RI ini, semua lembaga pemerintah semestinya saling berkoordinasi dan bersama-sama menjaga dan melestarikan laut.

"Komisi IV DPR RI akan terus mendukung langkah KKP, khususnya terkait pemberantasan illegal fishing. Sudah saatnya negara kita mandiri, berdiri sendiri dengan ... Baca halaman selanjutnya