Awas Jangan Salah Gunakan Dana Parpol, Ini Ketentuannya

ilustrasi
ilustrasi (net)

JAKARTA, KLIKPOSITIF -- Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tjahjo Kumolo menegaskan dana bantuan partai politik tak bisa dipergunakan secara serampangan. Sebab, kenaikan tersebut ditujukan untuk penguatan partai .

Dengan demikian, mayoritas peruntukannya harus bersifat kepentingan partai secara umum.

baca juga: Siap-siap, Mulai 1 Juli Akan Ada Pajak Digital

“Misalnya, untuk kaderisasi, atau kegiatan-kegiatan partai lain yang bisa dipertanggungjawabkan,’” ujar Tjahjo, Senin (10/7).

Dana bantuan dari negara untuk partai politik, naik dari Rp108 menjadi Rp1000 per suara. Kenaikan dana parpol ini, mulai berlaku pada Tahun 2018 mendatang.

baca juga: Penerapan New Normal Indonesia, Ahli: Ada Desakan Kapital

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, penggunaan dana bantuan tidak diperkenankan untuk kepentingan politik beberapa gelintir orang di internal partai . Juga tidak diperuntukkan kepentingan pribadi.

Tjahjo menegaskan, ketentuan tersebut harus dipenuhi. Nanti semua pengeluaran yang dilakukan harus tercatat. “Nanti diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) setiap tahun,” tambah dia.

baca juga: Tanggapi Skema New Normal, Fadli Zon: Rakyat Bukan Kelinci Percobaan

Jika saat diaudit tidak clear, bisa saja bantuan tahun selanjutnya dihentikan. Karena itu, dia mengimbau pengurus partai agar memanfaatkan penggunaan uang rakyat itu semaksimal mungkin sesuai ketentuan. (*)

Penulis: Eko Fajri