Giliran Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yang Akan Dipanggil

Irwan Prayitno
Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Setelah pasangan kepala daerah Kota Padangpanjang dan Kabupaten Limapuluh Kota yang dipanggil, kali ini Tim Harmonisasi Kepala Daerah bentukan Pemprov Sumbar kembali membidik Kabupaten Pesisir Selatan yang dianggap bupati dan wakilnya kurang harmonis.

Informasi yang dihimpun KLIKPOSITIF, hubungan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni dan Wakilnya Yusmayul Anwar mulai retak sejak persoalan pembabatan hutan di Kawasan Wisata Mandeh mulai mencuat ke permukaan.

"Setelah Kota Padangpanjang dan Kabupaten Limapuluh Kota, ada lagi Kabupaten Pesisir Selatan. Kami akan memanggil bupati dan wakilnya," ungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai menerima kunjungan Komite IV DPD RI di auditorium Gubernuran, Selasa 11 Juli 2017.

Baca Juga

Menurutnya, ketidakharmonisan hubungan bisa dilihat dari kinerja bupati/walikota dengan wakilnya, mulai dari pembagian tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan hingga ke perkembangan isu di tengah masyarakat.

"Mudah kok tahunya, harmonis tidaknya hubungan kepala daerah, publik saja tahu kok. Soal pembagian jadwal menghadiri rapat atau acara saja bisa keliatan mereka tidak akur," katanya. 

Irwan Prayitno mencontohkan dirinya dengan Wagub Sumbar Nasrul Abit yang mengaku komunikasi selama ini sangat lancar dan berjalan dengan baik sehingga tidak ada persoalan dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Kalau saya di Jakarta, Pak Wagub di Padang, kalau saya menjalankan tugas ini, Pak Wagub kerja yang lain. Kami berbagi tugas dan tidak mungkin saya mengerjakannya sendiri. Intinya komunikasi, kalau sendiri kan 'dauble gardan' namanya," tuturnya.

Irwan sendiri menyebut tidak harmonisnya kepala daerah dan wakilnya membuat roda pemerintahan tidak jalan. Hal itu jelas sangat merugikan pembangunan dan masyarakat. Untuk itu, gubernur yang memiliki kewenangan pembinaan terhadap daerah melakukan upaya untuk mengharmoniskan kepala daerah yang bertikai.

Menurut Irwan Prayitno, tidak harmonisnya kepala daerah dan wakilnya bukan disebabkan karena kewenangan. Pasalnya, semua kewenangan sudah diatur dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu dinilainya karena komunikasi yang kurang bagus antara kepala daerah dengan wakilnya.

"Soal kewenangan sudah diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak ada masalah. Tinggal komunikasinya saja yang kurang jalan. Mungkin ada beberapa sebab. Kalau komunikasinya jalan tentu tidak ada masalah. Untuk Kota Padangpanjang, minggu depan sudah selesai dan segera dilaporkan ke gubernur. Sedangkan Limapuluh Kota masih jalan. Kemudian, Pesisir Selatan juga akan dipanggil," tegasnya lagi. 

"Kalau juklak dan juknis Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang kewenangan gubernur dalam pembinaan daerah dan sanksinya, kita akan beri sanksi kepala daerah yang membandel. Saat ini, kita masih menunggunya," sambung gubernur.

Baca berita terkait : Tim Pemprov Sumbar 'Damaikan' Dua Pasangan Kepala Daerah

[Joni Abdul Kasir] 

Video

Sumbar Kesulitan Solar

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Iwan R