Kepala BPK Perwakilan Sumbar Resmi Berganti

"Hal itu sudah menjadi kebutuhan sebagai bentuk penyegaran dalam organisasi"
Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar (istimewa)
menekankan soal proses keuangan daerah, lanjut Gubernur, setiap tahun, bahkan sampai hari ini, masih saja ada SPJ fiktif. Salah satu faktornya adalah karena cara pemeriksaan BPK yang menggunakan sampling. Sehingga, temuan LHP setiap tahun selalu berubah.

"Saya harap, BPK memeriksa seluruhnya. Sehingga, tidak ada lagi kejadian yang sudah 4 tahun korupsi, baru ketahuan pas tahun ke empatnya," beber Irwan.

Gubernur berharap, ke depan pihak BPK dapat bekerjasama dengan baik. Salah satunya adalah dengan memberikan masukan dan menegaskan yang salah itu salah. Sehingga, tidak lagi menjadi temuan.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo mengatakan, pelaksanaan audit BPK ada tiga. Pertama, masalah keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Namun, tahun 2018 mendatang, selain soal keuangan, BPK akan memfokuskan audit masalah kinerja.

"BPK dituntut menghasilkan pengelolaan keuangan bermanfaat Pemerintah Daerah, masyarakat dan Negara," sebut Pemut yang sebelumnya menjabat Kepala Auditorat IV.C itu.

Seharusnya, dengan pola pembinaan yang dilakukan selama ini, lanjut Pamut, setiap Provinsi dan Daerah di Negara ini sudah dewasa. Tidak lagi berkutat soal penyelewengan anggaran, dan lebih pada soal kinerja.

Namun sampai sekarang, masih banyak persoalan SPJ fiktif masih menjadi persoalan besar dalam tatanan birokrasi. Bahkan, sampai berulangkali terjadi.

"Ke depan, kita akan lebih ketat melakukan pemeriksaan. Hanya saja, BPK tidak punya wewenang untuk melakukan penindakan. Tapi, kami akan berkoordinasi dengan Kapolda maupun Kajati," tutupnya.

[Rilis/Joni Abdul Kasir]