Darisman: Terkait Bibit Inpago, Hal Ini Buktikan Dinas Pertanian Sumbar Asal Bicara

Penanaman bibit invago di Kecamatan Koto Baru dengan BPTP Sumbar dengan luas lahan 10 Ha
Penanaman bibit invago di Kecamatan Koto Baru dengan BPTP Sumbar dengan luas lahan 10 Ha (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Darisman menbantah pernyataan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Candra bahwa bibit Inpago belum tentu cocok didaerah tersebut. Bantahan itu dibuktikan dengan penanaman bibit padi lahan kering atau gogo rancah tersebut seluas 10 hektare di Kecamatan Koto Baru, bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat (BPTP Sumbar ).

"Kadis Pertanian Sumbar jangan asal ngomong, beliau bilang Inpago tidak layak, padahal sebelum pengering irigasi Batang Hari petani sudah menanam Inpago, cuma kami menamainya padi ladang, kemarin kami juga telah melakukan penanaman dengan bekerja sama dengan BPTP Sumbar ," kata Darisman Kepada KLIKPOSITIF , Minggu (6/8).

baca juga: Hingga Lebaran H-1, Mobil Tinggalkan Jakarta Tembus 400 Ribu Unit

Darisman juga menyesalkan pernyataan Candra tersebut, padahal sebelumnya Bupati Dharmasraya telah melayangkan surat kepada Direktorat Kementerian Tanaman Pangan Direktorat Pembenihan Kementerian Pertanian untuk bantuan alokasi bibit. Bahkan balasan dari surat tersebut tim teknis dari pusat bersama tim TP4 Kejaksaan Agung turun kelapangan dan menyatakan cocok untuk dilakukan penanaman. Namun akibat rekomendasi dari provinsi tidak diterbitkan maka pusat membatalkan permohonan itu.

"Sewaktu tim pusat turun, didampingi dari dinas provinsi, semua menyatakan layak termasuk yang dari provinsi. Candra itu menjilat ludahnya sendiri, memang waktu survei bukan Dia yang datang tapi bawahannya tapi itukan mewakili kedinasan,"ungkapnya.

baca juga: Lebaran Idul Fitri, Dandim dan Tim Gugus Tugas Lakukan Penyemprotan di Pasar Payakumbuh

Menurut Darisman, kecil pencapaian Luas Tambah Tanam (LTT) tidak mutlak kesalahan daerah, berbagai upaya telah dilakukan untuk mensiasati kekeringan akibat pengeringan proyek irigasi termasuk permintaan bibit gogo ke pemerintah pusat.

"Pertengahan bulan Mei bupati sudah menyurati dirjen tanaman pangan, kemudian bulan Juli kami secara kedinasan juga melayangkan surat kepada Mentan dengan tembus kepada dinas provinsi dan gubernur. Sekarang upaya provinsi apa? Dharmasraya kan bagian dari Sumbar juga kok seenaknya membatalkan," katanya.

baca juga: Gayus Tambunan hingga Abu Bakar Baasyir Dapat Remisi

Kuat dugaannya pembatalan provinsi akibat laporan dari penanaman LTT Dharmasraya saat lebaran kemarin nihil ditambah dengan surat ke dirjen pembenihan.

"Kami tidak mau manipulasi data. Siapa coba di Sumbar ini yang bertanam padi pas hari raya, tidak masuk akal kan, mungkin provinsi maunya hari itu tetap diisi data penanaman," tutur Darisman.

baca juga: Lamang Hitam, Kuliner Unik dari Talang Babungo

Ia meminta Kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar untuk turun kelapangan jangan hanya duduk dikantor, sebab kantor dinas pertanian itu dilapangan. "Selama menjabat baru satu kali Candra ke Dharmasraya , itupun saat mendampingi Tim UPSUS Pusat dimasa cuti ke Dharmasraya ," sebutnya.

Ia juga meminta, jika ada urasan persoalan atau sakit hati dalam persoalan itu untuk dikesampingkan sebab berakibat merugikan petani. "Kalau secara pribadi kita selasaikan secara pribadi jangan petani yang dikorbankan," tegasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Candra beralasan pembatalan bibit inpago dikarenakan belum tentu cocok untuk petani didaerah tersebut, selain itu alasan tidak tercapainya LTT dan laporan penanaman jagung menjadi landasan pembatalan. "Mereka mau langsung ke pusat kami tidak ada masalah, ya silakan," kata Candra.

Untuk diketahui dari surat Dirjen Pembenihan tertanggal 2 Agustus 2017 kepada Alex Indra Lukman (Anggota DPR-RI A-129) atas balasan surat Bupati Dharmasraya bahwa penundaan bibit invago disebabkan belum adanya persetujuan provinsi untuk pengadaan. Sebab sesuai dengan petunjuk teknis bantuan pengadaan benih dari pusat diperlukan persetujuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar yang menjamin kebenaran lokasi dan penerimaan bantuan.

Dalam surat tersebut juga dikatakan, dari klasifikasi tim pusat dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar , Dinas Pertanian Dharmasraya hingga saat ini belum mengajukan permohonan kepada provinsi, atas dasar itu provinsi belum memiliki dasar untuk menerbitkan persetujuan tersebut. (Joni Abk)

Penulis: Eko Fajri