Kemenlu Dorong Pengusaha RI Ikut Pengadaan Barang dan Jasa di PBB

Ilustrasi
Ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendorong pengusaha Indonesia untuk memanfaatkan peluang pengadaan barang dan jasa di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang potensinya sangat besar. Dengan kapasitas yang dimiliki, pengusaha Indonesia diyakini mampu bersaing dengan negara lain untuk memenangi proyek pengadaan barang dan jasa di PBB.‚Äč

"Pengusaha Indonesia perlu memanfaatkan secara optimal peluang pengadaan barang dan jasa di PBB, karena peluangnya besar dan Indonesia memiliki kapasitas untuk itu," ujar Anita Luhulima, Acting Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, seperti dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri.

baca juga: Halaman Utama The New York Times Dipenuhi Nama Korban COVID-19

Berdasarkan data yang dirilis United Nations Global Market tahun 2016, total nilai pengadaan barang dan jasa perusahaan Indonesia di PBB adalah US$106 juta atau Rp1,4 triliun. Nilai ini adalah yang tertinggi di antara negara-negara anggota ASEAN, yang dalam lima tahun terakhir belum pernah mencapai angka US$100 ribu per tahun.

Namun demikian, jumlah ini masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan potensi yang ada. Total nilai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PBB mencapai US$17 milyar atau senilai Rp 232 triliun, dan Indonesia baru mampu meraup kurang dari 1%nya.

baca juga: Ketum PP Muhammadiyah: Jangan Lengah Atas Nama Berdamai

"Posisi Indonesia sebagai pemasok terbesar barang dan jasa ke PBB di antara negara-negara ASEAN secara langsung menunjukkan Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan. Hanya sekarang tinggal bagaimana caranya memperluas penetrasi atau mencari kesempatan di lini bisnis lain yang belum banyak diikuti oleh negara-negara lain," lanjut Anita.

Direktur Pengadaan PBB, Dmitry Dovgopoly, yang menjadi narasumber mengungkapkan potensi pengadaan barang dan jasa yang besar di Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB. "Setiap tahun kami membelanjakan US$8 miliar pada MPP PBB yang saat ini memiliki 100 ribu pasukan yang tersebar di seluruh dunia, terutama Afrika". "Kami sangat membutuhkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi kebuhan kami, seperti kendaraan lapis baja, tenda dan jasa keamanan. Dalam waktu dekat, kami juga merencanakan untuk melakukan pengadaan ban dalam skala besar," ungkapnya.

baca juga: Hingga Lebaran H-1, Mobil Tinggalkan Jakarta Tembus 400 Ribu Unit

Dmitri menyampaikan bahwa pengadaan di PBB tidak dilakukan secara terpusat. Artinya, kantor PBB dan badan-badannya di Indonesia juga dapat melakukan pengadaan secara mandiri.

Beberapa produk yang selama ini menjadi kebutuhan utama badan-badan PBB adalah kendaraan, obat-obatan, panganan, alat komunikasi, jasa kargo, dan transportasi udara. Dmitri juga menggarisbawahi prinsip pengadaan di PBB, seperti keadilan, transparansi, dan kompetisi internasional . "Ini menjamin produk yang diperoleh merupakan produk dengan kualitas yang terbaik," ujar Dimitri.

baca juga: Lebaran Idul Fitri, Dandim dan Tim Gugus Tugas Lakukan Penyemprotan di Pasar Payakumbuh

Hal senada juga disampaikan oleh Charu Mehta, wakil kantor PBB di Indonesia. "Sudah saatnya kerja sama yang lebih erat dibangun antara PBB dengan sektor swasta, karena memberi keuntungan kepada kedua belah pihak,".

Sumber: Setditjen Multilateral

Penulis: Eko Fajri