Angkutan Barang Dilarang Lewat Jalan Tol dan Jalan Nasional

Ilustrasi
Ilustrasi (net)

JAKARTA, KLIKPOSITIF -- Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, mengeluarkan peraturan pelarangan kendaraan angkutan barang diantaranya kendaraan bahan bangunan, kereta tempelan atau kereta gandengan, serta kendaraan kontainer, dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu tiga atau lebih melalui ruas jalan tol dan jalan nasional , pada 31 Agustus-3 September 2017.

Hal itu dilakukan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas pada saat libur panjang hari Raya Idul Adha Tahun 2017/1438 Hijriah.

baca juga: Pemerintah Siap Operasikan Tol untuk Dukung Perbaikan Ekonomi

“Sesuai Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Tahun 2017, pembatasan kendaraan angkutan barang mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017 pukul 12.00 WIB sampai dengan 1 September 2017 pukul 12.00 WIB dan tanggal 3 September 2017 pukul 06.00 sampai dengan 23.59 WIB,” kata Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan, di Jakarta, seperti dilansir dari laman Sekretaris Kabinet, Rabu (30/8).

Ia menambahkan, ruas jalan yang diberlakukan aturan ini yaitu ruas jalan tol Jakarta-Cikampek-Brebes Timur, ruas jalan tol Jakarta-Purbaleunyi, ruas jalan tol Merak-Jakarta, ruas jalan tol Prof. Soediyatmo, jalan nasional Gilimanuk-Denpasar, dan jalan nasional Surabaya-Jombang-Kertosono-Madiun-Surakarta.

baca juga: Mulyanto Minta Konfirmasi Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

Namun, aturan larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang tersebut, lanjut Hengki, tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), ternak, bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, kedelai, daging sapi, daging ayam, ikan segar, dan telur), pupuk. susu murni, barang antaran pos dan barang (bahan Baku) ekspor/impor dari kawasan industri atau sebaliknya ke pelabuhan ekspor/impor.

Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan itu menambahkan, bahwa pengaturan arus lalu lintas dilakukan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas, di antaranya pengendalian lalu lintas pada persimpangan, pengendalian lalu lintas pada ruas jalan dan pemasangan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan sementara.

baca juga: Kemendikbud Disarankan Buka Sekolah Secara Bertahap

Adapun waktu pemberlakukan larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang, menurut Hengki, dapat dievaluasi berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Apabila terjadi gangguan arus lalu lintas dan angkutan jalan, maka para Kepala Dinas Perhubungan sesuai lokasi masing-masing perlu segera mengambil langkah-langkah antisipasi dan proaktif berkoordinasi dengan aparat pemerintah yaitu Ditjen Perhubungan Darat dan Polri,” tambah Hengki. (*)

baca juga: Jejak Dirut Baru TVRI di Majalah Playboy, Tengku Zul Sentil Maruf Amin

Penulis: Eko Fajri