Sumbar Raih Penghargaan Komisi Irigasi Provinsi Terbaik Kedua Tingkat Nasional

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri dan Kepala Dinas PSDA, Rifda Suriani, Kabid Irigasi dan Rawa PSDA Sumbar Andy Ikhvan menunjukan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri ásebagai Komisi Irigasi Provinsi Terbaik Kedua tingkat Nasional
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri dan Kepala Dinas PSDA, Rifda Suriani, Kabid Irigasi dan Rawa PSDA Sumbar Andy Ikhvan menunjukan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri  sebagai Komisi Irigasi Provinsi Terbaik Kedua tingkat Nasional (Humas Pemprov Sumbar)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat ( Sumbar ) kembali meraih penghargaan kali ini, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan pada Komisi Irigasi Sumbar sebagai Komisi Irigasi Provinsi Terbaik Kedua Tingkat Nasional. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang diberikan oleh Plt Direktur Jenderal Bina Bangda di Labuan Bajo, Rabu (6/9).

Penghargaan tersebut diberikan karena keberhasilan Pemprov Sumbar dalam menyusun pengelolan irigasi dengan baik, sehingga hal itu dapat meningkatkan produktifitas pertanian di Sumbar . Karena dengan irigasi yang baik, tentunya dapat mendukung produktifitas petani.

"Dengan penghargaan ini dapat memotivasi kita untuk berbuat lebih besar lagi dalam meningkatkan sektor pertanian, karena dengan meningkatnya produktifitas pertanian, kesejahteraan masyarakat kita juga meningkat,"sebut Gubernur Irwan Prayitno usai menerima penghargaan .

Baca Juga

Sebelumnya, untuk pengelolaan irigasi yang baik, Pemprov Sumbar telah membuat sejumlah program kerja Komisi Irigasi   Sumbar yang disusun berdasarkan problema pengelolaan irigasi. Serta disepakatinya rumusan persoalan dan kebutuhan pengelolaan irigasi. Hasil kesepakatan melalui rapat kerja pada tanggal 12 Oktober 2015, terdiri dari memperkuat dan meningkatkan fungsi Komisi Irigasi Provinsi Sumbar .

Kemudian, mendorong pertumbuhan dan peningkatan kinerja kelembangaan Petugas Pengelola dan Pembagian Air/ Gabungan Petugas Pengelola dan Pembagian Air (P3A/GP3A), melalui penyusunan rekomendasi. Kemudian, memperkuat kelembagaan dinas terkait untuk melaksanakan tugas pengelolaan irigasi dan pemberdayaan P3A/GP3A.

Program irigasi juga mendorong peyediaan dan peningkatan anggaran untuk pengelolaan irigasi dan pemberdayaan. Juga mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan dan mengembalikan alih fungsi lahan di masing-masing Kabupaten/Kota.

"Dengan adanya irigasi aktif, sejumlah lahan yang selama ini tidak dikelola, tidur dapat dikelola, bisa produktif. Dampaknya, masyarakat ada penghasilan, kesejehteraan meningkat,"ulasnya.

Penghargaan ini merupakan hasil penilaian Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri yang dilaksanakan bulan Mei dan Juni 2017.  Komisi Irigasi Provinsi Sumbar menjadi terbaik kedua tingkat Nasional menyisihkan 14 Komisi Irigasi Provinsi lainnya.

Indikator penilian penghargaan ini, berdasarkan keanggotaan dan proporsi keterwakilan unsur pemerintah dan non pemerintah. Sumber pendanaan dan kecukupan anggaran, ketersediaan sarana dan prasana pendukung terhadap Komisi Irigasi. Organisasi sekretariat dan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi, keterlibatan stakeholder lain. Para ahli dan pemerhati dalam kegiatan komisi irigasi. Koordinasi dengan lembaga lain, lingkup permasalahan yang dibahas. Jumlah rumusan hasil pembahasan dan rekomendasi yang dihasilkan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran.

"Dari 10 penilaian kinerja Komisi Irigasi tersebut berasal dari Ditjen Bangda Kemendagri. Jadi, Sumbar dinilai memiliki kinerja yang sangat bagus," tuturnya.

Sementara itu, Komisi Irigasi Sumbar dibentuk dengan SK  Gubernur Nomor 056-311/2009 dan dilakukan penggantian keanggotaan pada tahun 2015 dengan SK Nomor 050-433-2015 tanggal 10 Juni 2015. Dan, pembentukan Komisi Irigasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintanh No 20 tahun 2006 tentang Irigasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 tahun 2007 dan peraturan Menteri PUPR Nomor 17 tahun 2015 tentang Komisi Irigasi.

"Dibentuknya Komisi Irigasi ini bertujuan untuk mengatasi persoalan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah sesuai dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah," ungkapnya. 

Dalam perjalanannya, rekomendasi Komisi Irigasi yang telah dihasilkan dan realisasi dilapangan, yakni rumusan identifikasi pengelolaan irigasi. Program kerja komisi irigasi, rekomendasi kebijakan peningkatan kinerja sistem irigasi sebagai solusi terhadap persoalan kekeringan. Solusi kerusakan jaringan irigasi. Lalu, rumusan tentang kerangka implementasi gerakan terpadu peningkatan kinerja sistem irigasi serta rekomendasi usulan program dimasing-masing daerah irigasi lokasi GT PKSI tahap I kepada sejumlah instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada tahun 2017 dan 2018.

Tidak hanya itu, sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD terkait berdasarkan rekomendasi komisi irigasi untuk anggaran tahun 2017, yakni pengangkatan pembinaan petugas penjaga pintu air, oleh Dinas PSDA pada tiga daerah irigasi prioritas dengan jumlah sesuai kebutuhan. Penyusunan profil sosial ekonomi teknis dan kelembagaan pada lima daerah irigasi prioritas yang difasilitasi oleh Bappeda Sumbar .

Perbaikan kerusakan jaringan irigasi pada daerah irigasi prioritas sesuai dengan usulan petani. Melibatkan perkumpulan petani pemakai air, pembentukan dan penguatan kelembangan perkumpulan petani pemakai air oleh Dinas Pertanian Sumbar .

Untuk implementasi, rekomendasi komisi irigasi yang akan segera ditindaklanjuti meliputi, penerbitan peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengelolaan irigasi kewenangan provinsi. Pergub tersebut guna menertibkan pengelolaan irigasi oleh kelembagaan pengelolaaan irigasi. Penerbitan keputusan gubernur tentang penetapan rencana tata tanam daerah irigasi dan rencana penyediaan.

Kemudian, pembagian dan pemberian air irigasi di masing-masing daerah, peningkatan Operasional dan Perawatan (OP) irigasi, guna mengatasi kekurangan dan ketidakmerataan pembagian air irigasi.  Peningkatan partisipasi petani dalam pelaksanaan OP irigasi dimasing daerah irigasi, peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman padi.  Dalam rangka meningkatkan produksi lahan sawah beririgasi dan mengatasi masalah perubahan iklim akibat pemanasan global.

Kedepan, Komisi Irigasi agar betul-betul dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani dalam wujud peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kinerja sistem irigasi yang dilaksanakan secara partisipatif melibatkan perkumpulan petani pemakai air. 

"Tugas kedepan itu (pasca mendapatkan penghargaan ), kita mendorong peningkatan kinerja komisi irigasi di masing-masing Kabupaten/Kota agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, demi kesejahteraan petani dan terwujudnya ketahanan pangan secara Nasional," pungkasnya.

[Joni Abdul Kasir]

Baca Juga

Penulis: Webtorial

Video Terbaru

Sumbar Kesulitan Solar

YouTube channel KlikPositif.com