Disebut Tak Serius Urus Pariwisata, Ini Kata Pemkab Solok

Salah satu kawasan wisata Kabupaten Solok, Air Terjun Timbulun Pisang di Nagari Koto Anau
Salah satu kawasan wisata Kabupaten Solok, Air Terjun Timbulun Pisang di Nagari Koto Anau (KLIKPOSITIF/Syafriadi)

SOLOK, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten Solok membantah tidak serius kembangkan pariwisata. Bantahan tersebut buntut dari ketidakikutsertaan daerah itu dalam penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara tujuh Kabupaten/Kota dengan Pemprov Sumbar untuk bersinergi membangun pariwisata di Auditorium Gubernuran pada Senin 18 September 2017 yang lalu. (Baca : Sumbar : Hanya 7 Daerah yang Serius Kembangkan Pariwisata" href="http://news. KLIKPOSITIF .com/baca/19567/gubernur-sumbar---hanya-7-daerah-yang-serius-kembangkan-pariwisata">Gubernur Sumbar : Hanya 7 Daerah yang Serius Kembangkan Pariwisata )

"Saya terkejut juga baca berita, kok Kabupaten Solok dianggap tidak serius dan tidak dipilih Pemprov. Padahal, sudah berulangkali kami gelar kegiatan untuk memperkenalkan potensi Solok pada Gubernur," kata Yulfadri Nurdin, Rabu 20 September 2017.

baca juga: Realisasi Pajak Daerah Kota Padang Baru 25 Persen

Bahkan katanya, sejak resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Solok periode 2016-2021, Gusmal dan Yulfadri berkomitmen untuk menggeliatkan potensi wisata hingga pembenahan infrastruktur.

Mantan anggota DPRD Provinsi itu menerangkan, berbagai terobosan untuk sektor wisata telah dilakukan. Seperti promosi puncak Gagoan, Cinangkiak dan sebagainya. Bahkan, arah pembangunan pariwisata Kabupaten Solok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 kelak fokus terhadap tiga lokasi objek wisata.

baca juga: Masjid di Tanah Datar Mulai Laksanakan Salat Jumat

Pertama, bebernya, merampungkan kelanjutan pembangunan Taman Hutan Wisata Kota (THWK) Arosuka. Kedua, pembenahan Danau Kembar Tiga, Convention Hall Villa Alahanpanjang dan Bukit Cambai. Ketiga, Kawasan Danau Singkarak, Puncak Gagoan dan Sulitair.

"Artinya, tidak boleh lari dari tiga fokus itu hingga 2021. Dimananya kami tidak serius," tegas Yulfadri.

baca juga: Positif Covid-19, BM Sempat Mengikuti Rapat di Kantor Bupati dan DPRD Solsel

Meluruskan itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok, Yandra mengatakan, MoU tujuh daerah dengan Pemprov itu merupakan kegiatan burden sharing atau sharing anggaran dengan porsi pembiayaan 40 dan 60 persen bersama Pemprov, yang merupakan tindaklanjut kesepakatan tahun 2016 lalu, dimana masing-masing daerah mendapat sekitar Rp1,5 miliar dengan porsi anggaran sekitar Rp9 miliar.

"Nah, Kabupaten Solok sudah dari tahun 2014 mengajukan hal itu dengan melengkapi semua persyaratannya. Tapi, karena alasan adanya larangan bantuan keuangan ke daerah oleh pemerintah pusat, kegiatan itu urung dilaksanakan," kata Yandra.

baca juga: Setelah Diambil Sampel Swab ASN Solsel Dilarang Keluar Rumah

Lantas, tahun 2016 lalu, Kabupaten Solok juga ditawarkan Provinsi. Serta dianggap serius, karena pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD dan sudah dua tahun berturut-turut mengusulkan.

"Tapi, lagi-lagi karena alasan non-teknis kembali ditolak dan gagal lagi dilaksanakan," bebernya.

Hanya saja, Kabupaten Solok sudah curi start untuk tahun 2018 yang diusulkan tahun ini. Dimana, Pemkab Solok telah mengirimkan persyaratan dan permohonan kegiatan burden sharing melalui proposal, yang didalamnya berisi sertifikat lahan, masterplan, RAB, dan sebagainya.

"Semoga itu bisa terealisasi atas dukungan Pemprov. Untuk lokasi, kami usulkan THKW Arosuka dengan jumlah anggaran mencapai Rp7,3 miliar," tutupnya.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Iwan R