Pengamat: Verifikasi Parpol Tugas Berat KPU

" status dan keabsahan badan hukum parpol, kepengurusan parpol pada tingkat provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan."
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Andalas, Aidinil Zetra (KLIKPOSITIF/Cecep Jambak)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Andalas, Aidinil Zetra menyebut verifikasi partai politik (Parpol) merupakan tugas berat Komisi Pemilihan Umum (KPU), banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya malpraktik pemilu.

Aidinil menguraikan antara lain, status dan keabsahan badan hukum parpol, kepengurusan parpol pada tingkat provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. Selanjutnya, memastikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Kemudian, bukti keanggotaan 1000 anggota parpol atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol di kabupaten kota. Juga bukti fisik kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, minimal sampai tahapan pemilu berakhir.

Verifikasi lain adalah nama, lambang, dan tanda gambar partai, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik.

"Ya, ada beberapa peluang kecurangan oleh parpol peserta pemilu yang perlu diantisipasi oleh KPU pada tahapan verifikasi. Salah satunya memastikan agar semua dokumen adalah sah dan tidak ada nama-nama yang tumpang tindih, atau fiktif," ungkapnya, pada KLIKPOSITIF, Selasa, 9 Oktober 2017.

[Cecep Jambak]