APBD Perubahan Sumbar Masih dalam Tahap Evaluasi Kemendagri

"evaluasi di Kemendagri memakan waktu selama 14 hari"
Sekdaprov Sumbar Ali Asmar (Klikpositif)

PADANG, KLIKPOSIIF -- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Ali Asmar menyebutkan APBD Perubahan Sumbar masih dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sudah kami antarkan seminggu yang lalu ke Kemendagri untuk dievaluasi," katanya saat dihubungi KLIKPOSIIF, Rabu malam.

Sesuai prosedur dijelaskannya, evaluasi di Kemendagri memakan waktu selama 14 hari. "Kami sedang menunggu itu, evaluasi maksimal dua minggu selesai," sebutnya.

Dengan begitu, ia berharap, persoalan APBD-P sudah dituntaskan sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Sumbar menjelang akhir tahun. Nantinya program prioritas APBD-P harus sesuai dengan yang ada dalam RPJMD.

"Mudah-mudahan bisa diclearkan sehingga program apa pun yang ada di RPJMD bisa segera dituntaskan. Kalau sudah nanti di sampaikan evaluasinya kami harmonisasi kan kembali dengan badan anggaran, nanti baru di tetapkan, disahkan, kemudian nanti baru dibuat penjabaran," jelasnya.

Ia mengungkapkan, dirinya akan kembali mengkomunikasikan hal ini ke Kemendagri agar mempercepat proses evaluasi mengingat waktu yang tak lebih dari dua Bulan lagi. "Kita sudah komunikasi, karena ini penting untuk mempercepat itu," tutupnya.

Dikatakannya, Anggaran Perubahan Pemerintah Provinsi Sumbar tahun 2017 disahkan sebesar Rp6,4 triliun. Anggaran tersebut ternyata mengalami defisit sekitar Rp225 miliar lebih dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp6,132 triliun dan Belanja Daerah sekitar Rp6,357 triliun.

Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,063 triliun, terbesar dari sektor pajak daerah sebesar Rp1,543 triliun lebih. Kemudian dari Dana Perimbangan sebesar Rp3,994 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp75,8 miliar lebih.

Sementara, dari sisi belanja daerah dialokasikan sekitar Rp6,357 triliun. Anggaran sebesar itu terdiri dari Belanja Tidak Langung (BTL) sebesar Rp3,971 triliun lebih, ... Baca halaman selanjutnya