Tak Perlu Juklak Juknis untuk Cabut Izin Tambang Non CnC

"Kewenangan berpindah dari kabupaten dan kota ke provinsi"
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Freddy Harris menegaskan, tidak ada alasan gubernur di seluruh Indonesia untuk tidak mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (CnC). 

"KUHP undang-undang pidana ada juklak (petunjuk pelaksanaa) juknis (petunjuk teknis)-nya gak, tetap jalan kok. Jangan itu jadi alasan," kata Freddy Harris, usai Kegiatan Kordinasi dan Supervisi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017, Kamis 19 Oktober 2017 di Hotel Inna Muara Padang-Sumbar.

Dijelaskannya,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah cukup jelas, kewenangan berpindah dari kabupaten dan kota ke provinsi.

"Sudah ada undang-undang baru tinggal jalankan, clear, prinsip hukumnya begitu, tidak perlu nunggu ini nunggu itu lagi," katanya.

Dia mencontohkan, kewenangan dari dirjen pindah ke menteri, yang berwenang menteri bukan dirjen lagi, sesuai aturan ber-birokrasi.

"Mau kuliah hukum dimana aja, ya seperti itu, kok nunggu juklak juknis," tuturnya.

Ia menjelaskan, persoalan digugat oleh pihak tertentu sudah menjadi konsekuensi. "Kami di Ditjen AHU, 15 kali digugat tiap bulan, itu sudah konsekuensi. Kalau gak, mundur aja," tegasnya.

Sementara Direktur Pengusahaan Pembinaan Batubara, Ditjen Minerba, Agung Pribadi menjelaskan terdapat 9.000 lebih tambang Indonesia, dimana 6.000 tambang sudah CnC, selebihnya non CnC. Kewenangan katanya berada ditangan gubernur.

"Kami melakukan pengawasan dan pembinaan bagaimana bisnis tambang itu menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat terutama mereka yang berbeda di lingkungan tambang," kata Freddy.

Dia juga meminta kepada kepala daerah segera melakukan pencabutan dan merilis data ulang usaha pertambangan, serta melaporkan kepada pihaknya agar data tambang menjadi valid.

[Joni Abdul Kasir]