Kemenhub 'Paksa' Sumbar Bentuk Tim Penertiban Perlintasan Liar

"Ada beberapa poin yang jadi kesimpulan dalam rapat koordinasi di Padang"
Edi Nur Salam (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memerintahkan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan soal perlintasan liar di Sumbar membentuk Tim Penertiban Perlintasan Liar. Tim tersebut diharapkan segera terbentuk dan dalam sebulan ke depan sudah melakukan aksi.

"Kami tegas, jika tidak bisa dilakukan penertiban akan kami tutup agar tidak semakin banyak jatuh korban," ujar Direktur Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Edi Nur Salam, usai rapat koordinasi dengan stakeholder terkait di Hotel Grand Inna Muara Padang, Senin 23 Oktober 2017.

Dikatakannya, dalam pertemuan itu menghasilkan lima poin kesimpulan terkait permasalahan itu.

"Poin pertama kami sepakat untuk mengamankan perlintasan sebidang sesuai kewenangan dan tupoksi masing-masing, antara lain dengan melakukan pemasangan perlengakapan jalan, palang pintu perlintasan sesuai dengan standar perlintasan sebidang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Kemudian kedua, untuk mencegah penambahan perlintasan sebidang di wilayah Divre II Sumbar, akan dilakukan penutupan cikal bakal serta menggabungkan perlintasan sebidang yang berdekatan. Lalu, menutup perlintasan sebidang yang yang sudah ada jalan alternatif serta membuat jadwal.

"Kami juga akan membentuk tim penutupan perlintasan sebidang tidak berizin dalam waktu paling lama satu bulan setelah rapat koordinasi ini yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota," ulasya.

Poin ketiga, melakukan evaluasi secara berkala yang akan dibahas dalam forum lalu lintas dan mengusulkan penutupan perlintasan sebidang dari hasil evaluasi yang membahayakan pengguna jalan dan perjalanan kereta api.

"Untuk anggaran penanganan perlintasan sebidang, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat mesti diperjuangkan, dan Kemenhub akan membuat surat kepada Bupati/Walikota ... Baca halaman selanjutnya