Pemkab Sijunjung Akui Keterbukaan Informasi Masih Lemah, Namun Terus Diperbaiki

Wakil Bupati Sijunjung Arival Boy berdialog keterbukaan informasi publik dengan Ketua KI Sumbar Arfitriati di sela-sela visitasi ke Pemkab Sijunjung Sabtu 6/11.
Wakil Bupati Sijunjung Arival Boy berdialog keterbukaan informasi publik dengan Ketua KI Sumbar Arfitriati di sela-sela visitasi ke Pemkab Sijunjung Sabtu 6/11. (ist)

SIJUNJUNG , KLIKPOSITIF -- Pemkab Sawahlunto Sijunjung terus berbenah dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berdasarakan UU 14 Tahun 2008 dan Permendagri 3 Tahun 2017.

"Sejak pertengahan tahun ini kita terus menggeber aplikasi keterbukaan informasi publik menurut aturan, bahkan bisa dikatakan 'berdarah-darah' kita memberikan Penyadaran kepada pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah," ujar Kadis Kominfo Sijunjung Rizal kepada Tim Visitasi KI Sumbar dalam rangka penilaian badan publik terbaik, Senin 6/11 di kantornya.

baca juga: Hidayat Nur Wahid Imbau WNI di AS Tetap Waspada

Menurut Rizal kiatnya adalah penekanan dari Bupati dan Wakil Bupati. "Sehingga kami merasa diback-up dalam menindaklanjuti perintah UU 14 Tahun 2008 tentang KIP," ujarnya.

Sementara saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Arival Boy mengakui pemahaman jajarannya terhadap keterbukaan informasi publik masih lemah.

baca juga: Kabar Baik, Satu Lagi Pasien Asal Lima Puluh Kota Sembuh COVID-19

"Padahal saya dan pak bupati sangat mengerti betul pentingnya keterbukaan informasi publik, tapi di tinggakat staf ada keterbatasan pemahaman, sehingga memang butuh dilakukan supervisi dalam menerapkan perintah Perrmendagri 3 tahun 2017 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah,"ujar Boy.

Termasuk persoalan keterbatasan sarana prasarana, kualitas jaringan Informasi Teknologi sangat tergantung kepada jaringan internet sehingga akses pun menjadi terkendala.

baca juga: Legislator: Standar Protokol Covid-19 harus diaplikasikan dalam Pilkada Serentak 2020

"Masih ada 42 titik di Sijunjung yang belum bisa mengakases internet, ini menjadi prioritas kita untuk membukanya, sehingga lalu lintas informasi publik bisa lancar,"ujarnya.

Sementara itu, Koodinator Tim Visitasi KI Sumbar sekaligus Wakil Ketua KI Sumbar Arfitiriati mengakui kalau mengucapkan keterbukaan informasi itu mudah.

baca juga: BPS: Sensus Penduduk Online hanya Diikuti 19,05 Persen Penduduk

"Tapi dalam aplikasinya sering terkendala soal keterbatasan anggaran, mindset pejabat publik yang masih menganggap keterbukaan tidak perlu, mestinya kepala daerah pro keterbukaan dan menerapkannya, pasti si pejabat mendapat kepercayaan dari rakyatnya,"uajr Arfitriati.

Sementara saat melakukan visitasi ke MAN 2 Tanah Datar, ternyata kepala sekolah mengakui sangat mengaparesiasi adanya penilaian badan publik sekolah dalam menerapkan KIP.

"Meski saya tidak sempurna memahaminya tapi karena ini penting sebagai badan publik yang melayani masyarakat makanya saya apresiasi kegiatan dilakukan KI Sumbar ,"ujarnya.

Soal terbaik dalam penilaian menurut Kepsek itu urusan kedua. "Bagi MAN 2 Tanah Datar ikut sebagai konstituen pemeringkatan KI Sumbar dalam rangka evaluasi diri menuju kesempurnaan,"ujarnya Agustamam

Sementara Tim Visitasi KI Sumbar II dikoordinir Sondri juga melakukan visitasi ke dua daerah yakni Bukittinggi dan Padang Panjang. (*)

Penulis: Eko Fajri