Pemkab Sijunjung Akui Keterbukaan Informasi Masih Lemah, Namun Terus Diperbaiki

"Masih ada 42 titik di Sijunjung yang belum bisa mengakases internet, ini menjadi prioritas kita untuk membukanya, sehingga lalu lintas informasi publik bisa lancar"
Wakil Bupati Sijunjung Arival Boy berdialog keterbukaan informasi publik dengan Ketua KI Sumbar Arfitriati di sela-sela visitasi ke Pemkab Sijunjung Sabtu 6/11. (ist)

SIJUNJUNG, KLIKPOSITIF -- Pemkab Sawahlunto Sijunjung terus berbenah dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berdasarakan UU 14 Tahun 2008 dan Permendagri 3 Tahun 2017.

"Sejak pertengahan tahun ini kita terus menggeber aplikasi keterbukaan informasi publik menurut aturan, bahkan bisa dikatakan 'berdarah-darah' kita memberikan Penyadaran kepada pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah," ujar Kadis Kominfo Sijunjung Rizal kepada Tim Visitasi KI Sumbar dalam rangka penilaian badan publik terbaik, Senin 6/11 di kantornya.

Menurut Rizal kiatnya adalah penekanan dari Bupati dan Wakil Bupati. "Sehingga kami merasa diback-up dalam menindaklanjuti perintah UU 14 Tahun 2008 tentang KIP," ujarnya.

Sementara saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Arival Boy mengakui pemahaman jajarannya terhadap keterbukaan informasi publik masih lemah.

"Padahal saya dan pak bupati sangat mengerti betul pentingnya keterbukaan informasi publik, tapi di tinggakat staf ada keterbatasan pemahaman, sehingga memang butuh dilakukan supervisi dalam menerapkan perintah Perrmendagri 3 tahun 2017 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah,"ujar Boy.

Termasuk persoalan keterbatasan sarana prasarana, kualitas jaringan Informasi Teknologi sangat tergantung kepada jaringan internet sehingga akses pun menjadi terkendala.

"Masih ada 42 titik di Sijunjung yang belum bisa mengakases internet, ini menjadi prioritas kita untuk membukanya, sehingga lalu lintas informasi publik bisa lancar,"ujarnya.

Sementara itu, Koodinator Tim Visitasi KI Sumbar sekaligus Wakil Ketua KI Sumbar Arfitiriati mengakui kalau mengucapkan keterbukaan informasi itu mudah.

"Tapi dalam aplikasinya sering terkendala soal keterbatasan anggaran, mindset pejabat publik yang masih menganggap keterbukaan tidak perlu, mestinya kepala daerah pro keterbukaan dan menerapkannya, pasti si pejabat mendapat kepercayaan dari ... Baca halaman selanjutnya