Pemenuhan Logistik Perlu Dilakukan Sesuai Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

ilustrasi
ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman Hakim, menekankan agar pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh KPU dengan memedomani prinsip-prinsip yang ada.

Lebih lanjut Arif mengatakan, “apa yang perlu kita tindaklanjuti, yang pertama harus menyiapkan tim kerja yang handal. Yang kedua apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan ditugaskan di seluruh satuan kerja (satker) ini sudah tersedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh aturan,” kata Arif, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu 2019, Senin (6/11).

“Jadi (PPK) ini harapan kami adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan yang diminta, jadi mereka sudah bersertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa penerima,” lanjutnya.

Baca Juga

Arif juga mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan pekerjaan rutin yang biasa. Tetapi Arif mengatakan prosesnya dapat menjadi sulit ketika KPU tidak dapat meredam adanya konflik kepentingan.

Pengadaan barang dan jasa itu mudah sebenarnya, yang sulit adalah bagaimana kita mengurangi, meredam konflik kepentingan. Jadi timbulnya permasalahan pengadaan barang dan jasa adalah kita tidak bisa menahan kepentingan-kepentingan yang kemudian melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa,” ujar dia.

“Di dalam pengadaan barang dan jasa kita akan menggunakan anggaran pemerintah, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kita semua harus berupaya untuk mencegah pemborosan, dan tentu ini menjadi sudah menjadi kewajiban kita semua,” paparnya lebih lanjut.

Arif melanjutkan, KPU perlu menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi seluruh staf, dan memberikan kepercayaan kepada personil yang diberi tugas dalam mengelola pengadaan barang/jasa yang tengah dilakukan.

“Kita harus menciptakan iklim yang kondusif buat staf-staf yang dipercaya, kita mempercayakan pengadaan barang dan jasa itu kepada staf-staf yang ditugaskan sebagai pejabat pengadaan, sebagai pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebagai PPK, sebagai pejabat penerima barang dan jasa,” tutur dia.

“Jadi kita harus menciptakan iklim yang kondusif supaya mereka bisa dapat bekerja dengan baik, jangan kemudian ada intervensi yang menyebabkan staf kita kemudian tidak bisa mengambil keputusan,bisa menjalankan tugas dengan baik,” sambung Arif.

Arif mengatakan prinsip pengadaan barang/jasa hampir sama dengan prinsip penyelenggaraan pemilu, di mana keduanya sama-sama mengutamakan prinsip professional dan berintegritas.

“Pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya prinsip-prinsipnya hampir sama dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, artinya kalau kita kemudian tidak bisa berintegritas di dalam pengadaan barang dan jasa, mungkin juga kita tidak bisa berintegritas dalam menyelenggarakan pemilu,” ujar Arif.

“Kita harus berlaku adil kepada seluruh penyedia yang memang memenuhi syarat, semuanya diperkenankan untuk ikut di dalam kompetisi, supaya kita bisa mendapatkan harga terbaik dengan kualitas yang terbaik,” ujarnya.

Sementara itu Anggota KPU RI Divisi Logistik, Pramono Ubaid Tanthowi yang hadir dalam kegiatan rakor mengatakan untuk memastikan bahwa Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 pengadaan logistic dapat dilakukan dengan baik.

“Kita memang berupaya untuk selalu memperbaiki penyelenggaraan atau tata kelola logistik. Kita ingin memperbaiki tata kelola ini, memperbaikinya dari mana? Tentu pertama kita pastikan bahwa prosedur dan tata cara ini betul-betul dipahami. Jadi prosedur dan tata cara ini perlu dipahami dengan benar.

Pramono mengatakan, selain prosedural, pengadaan logistik juga memerlukan komitmen yang tinggi.

“Jadi yang pertama soal pemahaman akan prosedur dan tata cara, kemudain yang kedua soal komitmen,” lanjutnya.

Untuk mengawal kedua prinsip tersebut, Pramono mengatakan saat ini proses pengadaan logistik harus dilakukan menggunakan sistem. Dengan sistem tersebut diharapkan proses pengadaan logistik bisa berjalan dengan baik, dan akuntabel.

“Untuk membangun dua hal ini, maka kita paksa dengan sistem. dari sejak SIRUP sampai e-Katalog memang itu kita bangun untuk memastikan proses pengadaan logistik minim masalah,” tandas Pramono. (*)

Sumber: KPU

Editor: Eko Fajri