Suu Kyi Beri Respon Harapan Pemerintah Indonesia Untuk Repatriasi Warga Rakhine

"Ada tiga poin yang disampaikan Suu Kyi, termasuk diantaranya mengenai kesiapan Myanmar melaksanakan repatriasi pengungsi Rakhine segera setelah MoU dengan pemerintah Bangladesh ditandatangani"
Pengungsi Rakhine (ist)

KLIKPOSITIF -- Pemimpin atau State Conseulor Myanmar Ang San Suu Kyi memberikan respons pada harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta para pemimpin ASEAN mengenai masalah Rakhine State pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN, di Manila, Filipina, Senin (13/11) kemarin.

“Ada tiga poin yang disampaikan Suu Kyi, termasuk diantaranya mengenai kesiapan Myanmar melaksanakan repatriasi pengungsi Rakhine segera setelah MoU dengan pemerintah Bangladesh ditandatangani,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers di Hotel Diamond, Manila, Filipina, Selasa (14/11).

Menurut Menlu, Presiden Jokowi adalah pemimpin ASEAN pertama yang menyampaikan isu soal penyelesaian Rakhine State, baik pada saat KTT ASEAN maupun saat bertemu dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guitteres, kemarin.

Saat itu, Presiden Jokowi menekankan agar negara-negara ASEAN bergerak lebih cepat dan maju dalam menyelesaikan masalah Rakhine State. Sebab, jika berlarut-larut masalah ini berpotensi menimbulkan masalah radikalisasi dan perdagangan manusia.

Sehubungan dengan itu, Menlu Retno Marsudi mengemukakan bahwa dalam forum leaders meeting ASEAN, State Counselor Myanmar Ang San Suu Kyi memberikan 3 (tiga) penekanan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi dan para pemimpin ASEAN lainnya.

Pertama, ‎implementasi inisiatif mantan Sekjen PBB Kofi Anan sudah mulai berjalan dan dijalankan oleh Komite Khusus yang diketuai oleh Menteri Sosial Myanmar.

Kedua, mengenai masalah humanitarian acces, Suu Kyi menyampaikan apresiasi kepada negara-negara anggota ASEAN yang sudah memberikan bantuan dan juga kepada AHA Center.

Suu Kyi mengatakan, dalam beberapa minggu ke depan akan ada call lagi untuk bantuan, terutama bantuan yang sifatnya lebih untuk jangka menengah dan panjang.

“Jadi, kita akan tunggu permintaan Myanmar, kebutuhan apa untuk membangun Rakhine,” ujar ... Baca halaman selanjutnya