DPR Bangun Dialog Konstruktif Bahas Masalah Pekerja Migran

"DPR juga ingin membangun dialog konstruktif dengan pihak-pihak yang terkait dengan pekerja migran, baik perwakilan pihak Indonesia di negara penempatan, pekerja migran itu sendiri"
ilustrasi (KLIKPOSITIF / Eko Fajri)

KLIKPOSITIF -- Pasca disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) oleh DPR pada 25 Oktober lalu, DPR memang perlu bekerja melihat pemberlakuan UU tersebut. Terutama terkait penguatan dan modernisasi tata kelola migrasi yang lebih menguntungkan TKI.

DPR ingin memastikan bahwa gagasan besar tentang kehadiran negara lebih dominan dibandingkan peran swasta dalam UU PPMI ini bisa diaplikasikan.

"DPR juga ingin membangun dialog konstruktif dengan pihak-pihak yang terkait dengan pekerja migran, baik perwakilan pihak Indonesia di negara penempatan, pekerja migran itu sendiri, maupun pihak negara Brunei," papar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dilansir dari laman DPR RI, Kamis (16/11/2017).

Dalam rilis yang diterima Parlementaria, Fahri menjelaskan bahwa kunjungan ke Brunei ini bertujuan untuk, mempererat hubungan DPR RI dengan Parlemen Brunei (Legco). Dan yang tak kalah penting, kunjungan ini dalam rangka memperoleh gambaran permasalahan lapangan untuk penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Fahri Hamzah memimpin rombongan anggota DPR RI bertolak ke Brunei Darussalam dalam rangka melakukan kunjungan sekaligus membicarakan berbagai hal terkait masalah hubungan Indonesia dan Brunei. Mulai dari masalah hubungan diplomatik, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan sebagainya dibahas oleh masing-masing perwakilan kedua negara.

Sementara itu, anggota Timwas TKI DPR Rieke Diah Pitaloka yang ikut dalam rombongan, mengkritisi masalah jaminan kesejahteraan sosial dan ingin memantau proses perlakuan TKI dari sejak keberangkatan hingga penempatannya. Ia mengatakan, bahwa proses monitoring ini penting, agar jaminan keamanan TKI selama bekerja di lokasi penempatan, terjamin. (*)

Sumber: Parlemen