Solusi Wagub Sumbar untuk Kelanjutan Tol Padang-Pekanbaru

"Pertama, menemukan kembali pemilik lahan yang dilalui jalur tol, kedua merubah trase jalan"
Wagub Sumbar, Nasrul Abit. (istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menerangkan persoalan belum bisanya dimulai pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Dijelaskan Wagub, ada dua alternatif agar proses pengerjaan bisa dilakukan. Pertama, menemukan kembali pemilik lahan yang dilalui jalur tol, kedua merubah trase jalan.

Langkah itu dilakukan karena pemilik lahan belum bisa ditemukan. "Awalnya masyarakat menghibahkan tanah tersebut, namun karena dibangun tol masyarakat minta ganti rugi, pemerintah pusat menyanggupi asalkan diketahui pemilik lahan yang jelas," tuturnya, Kamis (16/11).

Persoalan saat ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar sedang mengupayakan data pemilik lahan yang telah terlanjur menghibahkan tanahnya. Menurut Wagub, jika cara itu tidak bisa dilaksanakan, maka terpaksa menggunakan solusi alternatif dengan mengganti trase.

"Jadi karena akan dilakukan ganti kerugian, maka data pemilik dan luas tanah harus jelas agar tidak ada yang dirugikan," terangnya.

Untuk diketahui, saat ini pengerjaan jalan tol Padang-Pekanbaru tahap I dari Padang menuju Sicincin, Padang Pariaman dihentikan sementara hingga data pemilik lahan sudah berhasil diinventarisasi dan ganti kerugian dilaksanakan.

Sebelumnya, Pemprov Sumbar memastikan lahan masyarakat yang terkena imbas pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru akan diberikan ganti kerugian sesuai harga yang ditetapkan tim penilai. Lahan itu termasuk milik masyarakat Padang Pariaman yang semula dihibahkan yang dihitung kembali nilainya oleh tim independen.

Ganti kerugian lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol memiliki payung hukum. Karena itu, masyarakat yang telanjur menyerahkan tanah dengan sistem hibah bisa kembali mendapatkan ganti kerugian atas lahannya.

[Joni Abdul Kasir]