Pelabuhan Teluk Tapang Dipusaran Hutan Lindung, Dishut Sumbar Siap Alih Fungsi Lahan

"seluas 122 hektar hutan lindung sudah berstatus pinjam pakai untuk pembuatan jalan sepanjang 42 kilometer, termasuk hamparan yang telah di datarkan di kawasan pelabuhan"
Kawasan Hutan Lindung di Teluk Tapang (Joni/KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Octavia mengatakan, kawasan Pelabuhan Teluk Tapang di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat berada dipusaran hutan lindung. Untuk itu perlu dilakukan alih fungsi lahan hutan agar pembangunan bisa dilangsungkan tanpa menabrak aturan kehutanan yang ada.

Dijelaskan Hendri, seluas 122 hektar hutan lindung sudah berstatus pinjam pakai untuk pembuatan jalan sepanjang 42 kilometer, termasuk hamparan yang telah di datarkan di kawasan pelabuhan.

"Saat ini, bupati juga tengah mengusulkan 164 hektar hutan lindung untuk diturunkan fungsinya menjadi hutan produksi terbatas," kata Hendri, Kamis 23 November 2017.

Untuk menurunkan status hutan lindung ini sendiri terang Hendri, Pemkab Pasaman Barat telah menerima SK dari Kementerian terkait untuk merubah status hutan lindung menjadi produksi terbatas.

"Kalau status lahan ini bebas dan tidak lagi hutan lindung atau hutan produksi terbatas, tanah negara bebas dari kawasan hutan. Sebab, pelabuhan ini dibangun permanen. Kalau dari kehutanan sejak SK turun tidak lagi ada masalah. Sekarang kita mendesak bupati untuk mendata tapal batas wilayah," bebernya.

Ditambahkannya, untuk alih fungsi dari hutan lindung kepada area penggunaan lain (APL) harus ada pergantian lahan. "Kami merencanakan diganti dengan perbatasan Sumbar-Pekanbaru," tuturnya.

Usai meninjau Teluk Tapang bersama Bupati Pasaman Barat Syahiran dan sejumlah OPD terkait, Wakil Gubernur Nasrul juga menggelar rapat bersama bupati dan OPD Pemkab Pasaman Barat. "Hasil rapatnya, bagaimana dengan kondisi saat ini, pelabuhan mulai beroperasi. Kalau tidak ada kendala, awal Januari sudah mulai beroperasi," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.

Terkait masalah kawasan hutan lindung terang Nasrul, harus diupayakan merubah status hutan lindung menjadi Area Pembangunan Lain. "Kalau pinjam pakai hanya 20 tahun. Makanya untuk menghindari masalah ... Baca halaman selanjutnya