Jokowi: Pengelolaan Uang Negara Harus Disederhanakan

"Harus terintegrasi"
Joko Widodo saat memberikan arahan pada kepala daerah dan kementerian/lembaga di istana Bogor (Setkab)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018, kepada 86 kementerian dan lembaga (K/L) yang nilai seluruhnya mencapai Rp847,4 triliun, serta DIPA transfer daerah dan dana desa tahun 2018 sebesar Rp766,2 triliun.

DIPA tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang berjumlah Rp2.220,7 triliun.

Jokowi mengatakan jumlah itu harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan begitu ia mengingatkan kepada para jajarannya dan kepala daerah di Indonesia untuk memperbaiki kualitas dalam mengelola anggaran.

"Harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya," katanya. Ia juga meminta para jajarannya untuk segera membenahi sistem tata kelola dan administrasi APBN agar lebih efektif dan efisien.

"Saya minta pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN sehingga orientasinya adalah hasil, bukan orientasinya prosedur," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi berharap agar pengelolaan dana APBN baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Salah satunya, dengan koordinasi dan memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai APBD kota, APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, hingga dana desa.

"Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan, bangun waduk-waduknya, irigasinya bertahun-tahun enggak ada. Jangan kita ulang sekali lagi seperti ini," tuturnya.

Kemudian Jokowi juga menekankan belanja publik dan belanja mandatory juga harus terus ditingkatkan. Mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, dana desa, hingga infrastruktur.

"Perda APBD harus disahkan tepat waktu untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, untuk ... Baca halaman selanjutnya