Empat Ribu Hektare Lebih Lahan di Padangpariaman Tidak Produktif

"Data itu diketahui dari diskusi antara DPRD Sumbar dengan jajaran Pemkab Padangpariaman"
Pertemuan antara DPRD Sumbar dengan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman (KLIKPOSITIF/Cecep Jambak)

PADANGPARIAMAN, KLIKPOSITIF -- Kabupaten Padangpariaman memiliki lahan pertanian yang luas ternyata masih banyak yang masih tidak produktif (lahan tidur). Data Dinas Pertanian, jumlahnya sekitar 4.400 hektare.

Data itu diketahui dari diskusi antara DPRD Sumbar dengan jajaran Pemkab Padangpariaman, dalam agenda reses komisi 4, dapil 2 Sumbar, Senin 11 Desember 2017, di kantor bupati setempat.

Kepala Dinas Pertanian Padangpariaman, Yurisman Y, mengatakan lahan tersebut tersebar hampir di semua nagari di Padang Pariaman. Untuk membuka lahan itu, katanya dibutuhkan anggaran yang cukup besar, dan itu tidak dapat dioptimalkan hanya dari APBD Padangpariaman.

Menurutnya, dibutuhkan angka Rp7,5 juta untuk membuka lahan tersebut. Hal itu diperuntukkan pada penyediaan bibit, pupuk, pekerjaan pembukaan dan lainnya.

"Untuk mengoptimalkan lahan tidur ini tentu dibuka dan ditanami. Setelah dihitung ada sekitar Rp7,5 juta. Kalau diakumulasikan secara keseluruhan ada sekitar Rp37,5 milyar," bebernya.

Selain lahan, persoalan lain adalah pembuatan jalan usaha tani, dan jalan produksi. Selain itu juga pada kekurangan penyuluhan pertanian.

"Untuk mengoptimalkan hasil pertanian tentu juga ada pemberdayaan penyuluhan pertanian. Saat ini kita punya 87 orang penyuluh. Sebentar lagi 15 orang pensiun. Idealnya satu nagari satu penyuluhan. Jadi harus ada penyuluh sebanyak 103 orang. Kalau saat ini tentu kesulitan. Jangankan maksimal, untuk optimal saja jadi sulit," sebutnya.

Sementara itu, ketua rombongan reses, Nurnas mengatakan, akan menampung semua aspirasi yang disampaikan dari Dinas Pertanian itu.

Namun dia berharap, untuk menyelesaikan persoalan itu, terutama dalam penganggaran dari dana pokir, harus ada sinergi antara kabupaten dan provinsi.

"Tentu pokir kita sangat bisa untuk persoalan ini. Namun dalam hal ini harus berjalan sesuai prosedur yang diatur UU. Jalin komunikasi dengan dinas provinsi. ... Baca halaman selanjutnya