Mulai Tahun Depan, Biro Haji dan Umrah Cukup Urus Izin Satu Kali

"Akhir bulan Desember ini sudah jadi aturan baru dan berlaku tahun depan"
Prof Dr H Nizar Ali MAg (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama RI Prof Dr H Nizar Ali MAg mengatakan, tahun 2018, pengurusan izin bagi perusahaan penyelenggara perjalanan haji dan umrah (Biro perjalanan haji dan umrah) cukup mengurus satu kali saja.

Hal itu dilakukan untuk memangkas administrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan izin.

"Akhir bulan Desember ini sudah jadi aturan baru dan berlaku tahun depan," ungkapnya, Minggu 17 Desember 2017 di Padang.

Dengan berlakunya aturan tersebut, Dirjen PHU akan melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk akreditasi sekali tiga tahun terhadap perusahaan penyelenggara, apakah mereka masih memenuhi standar pelayanan atau tidak. Jika tidak, akan diberikan sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin.

Untuk itu pihaknya terus melakukan inventarisasi dan akan menerima laporan dari masyarakat terkait perusahaan penyedia jasa layanan ibadah haji dan umrah.

"Tahun ini ada 24 Perusahaan travel yang dicabut karena tidak memenuhi standar mutu pelayanan haji dan umrah," ulasnya.

Masyarakat menurutnya juga harus cerdas dalam memilih biro perjalanan haji dan umrah, serta perlu memperhatikan kepastian izin travelnya, jadwal keberangkatan, tiket, visa, dan hotel yang ditawarkannya.

Sementara Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Syamsuir, menjelaskan, terdapat 26 kantor cabang biro perjalanan haji dan umrah di Sumbar di bawah rekomendasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Namun untuk Kantor pusat di Padang hanya PT. Armindo Jaya Tur.

"Armindo Jaya Tur satu-satunya yang kantor pusatnya di Sumbar yang mendapatkan izin," katanya.

[Joni Abdul Kasir]