Siap-siap, Perokok di Sumbar Didenda 50 Ribu Jika Kedapatan di KTR

"penerapan Perda ini telah dipasang edaran Gubernur tentang larangan merokok di tujuh KTR yakni, perkantoran, tempat ibadah, tempat kerja, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat proses belajar mengajar dan fasilitas pelayanan kesehatan"
Komitmen Kawasan Tanpa Rokok (KTR) antara Wagub Sumbar dan Dispol PP. (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat komit menegakkan Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya melindungi masyarakatnya yang tidak merokok.

Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Pol PP Damkar) Sumatera Barat (Sumbar) menjadi ujung tombak penerapan Perda tersebut. "Perda KTR merupakan upaya Pemprov Sumbar menciptakan keadaan lingkungan yang sehat," ujar Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Rabu 21 Februari 2018.

Wagub meminta setiap instansi dan perkantoran menindaklanjuti dan mensosialisasikan perda KTR diwilayah kerja masing-masing. Pasalnya gubernur telah mengeluarkan edaran terkait penerapan Perda itu. Namun, untuk kawasan perkantoran juga harus disediakan lokasi khusus ruang merokok.

"Kalau tidak disiapkan ruang khusus untuk merokok, pegawai malah sebentar-sebentar izin, ujung-ujungnya malah menghambat produktifitas,” kata Wagub.

Sementara itu, Kepala Dinas Pol PP Damkar, Zul Aliman menjelaskan, mengawal penerapan Perda ini telah dipasang edaran Gubernur tentang larangan merokok di tujuh KTR yakni, perkantoran, tempat ibadah, tempat kerja, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat proses belajar mengajar dan fasilitas pelayanan kesehatan.

“Langkah awal berupa sosialisasi yakni menempelkan edaran gubernur. Tindak lanjutnya, jajaran kami rutin patroli ke kawasan KTR. Jika ada yang merokok kita ingatkan. Namun jika masih diulangi, maka sanksi tegas akan diterapkan,” terangnya.

Zul Aliman menegaskan, sanksi sesuai dengan ketentuan Perda KTR yakni, tindak pidana ringan. Hukuman maksimal bagi pelanggarnya adalah kurungan penjara lima bulan dan denda ... Baca halaman selanjutnya