KI Rilis Delapan Kategori Badan Publik yang Transparan, Ini Tiga Besarnya

"Kami sebelumnya sudah kirim qusioner ke badan publik bersangkutan. Kemudian kami verifikasi transparansinya"
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri pemberian penghargaan oleh KI Sumbar terhadap badan publik (KLIKPOSITIF / Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) gelar pemeringkatan terhadap transparansi badan publik di Sumbar 2017, bertempat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (28/12/2017).

Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal mengatakan, pemeringkatan badan publik tahun ini didasarkan pada nilai keterbukaan informasi publik sejumlah badan publik di Sumbar yang dibagi ke dalam 8 kategori.

"Kami sebelumnya sudah kirim qusioner ke badan publik bersangkutan. Kemudian kami verifikasi transparansinya. Selanjutnya yang benar-benar transparan kami anugerahi penghargaan. Ini sudah tahun ketiga kami gelar. Harapannya agar badan publik kedepan berlomba-lomba transparan," ungkapnya.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengakui masih banyak badan publik di Sumbar yang belum paham arti penting keterbukaan informasi publik, ketidakpahaman tentang arti penting keterbukaan informasi tersebut berbanding lurus dengan ketidaktahuan badan publik khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengenai fungsi dan wewenang Komisi Informasi, terutama Komisi Informasi Sumbar.

"Kami akui, bahwa Sumbar masih ada OPD yang masih belum paham pentingnya Komisi Informasi ini," ungkapnya.

Menurut Nasrul Abit, ketidaktahuan tersebut disebabkan, salah satunya, oleh usia Komisi Informasi Sumbar yang relatif masih muda dan baru, 3 (tiga) tahun.

Dikatakannya, "Karena baru tiga tahun, tentu perlu kita sosialisasikan terus agar semua bisa memahami wewenang dan fungsi Komisi Informasi ini."

Namun begitu, Ia tidak ingin berapologi menggunakan sebab tersebut. Nasrul Abit kemudian menekankan, Pemprov Sumbar telah mengupayakan agar segala jenis pelayanan yang diberikan dilakukan secara terbuka dan transparan bahkan hingga unit pemerintahan terendah.

"Jadi sudah tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Semuanya jelas prosedurnya. Pelayanan perizinan misalnya, ... Baca halaman selanjutnya