KI Rilis Delapan Kategori Badan Publik yang Transparan, Ini Tiga Besarnya

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri pemberian penghargaan oleh KI Sumbar terhadap badan publik
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri pemberian penghargaan oleh KI Sumbar terhadap badan publik (KLIKPOSITIF / Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat ( Sumbar ) gelar pemeringkatan terhadap transparansi badan publik di Sumbar 2017, bertempat di Auditorium Gubernuran Sumbar , Kamis (28/12/2017).

Ketua KI Sumbar , Syamsu Rizal mengatakan, pemeringkatan badan publik tahun ini didasarkan pada nilai keterbukaan informasi publik sejumlah badan publik di Sumbar yang dibagi ke dalam 8 kategori.

baca juga: Lima Rumah Warga dan Satu Musala Rusak Dihantam Longsor di Batipuh Selatan Tanah Datar

"Kami sebelumnya sudah kirim qusioner ke badan publik bersangkutan. Kemudian kami verifikasi transparansinya. Selanjutnya yang benar-benar transparan kami anugerahi penghargaan. Ini sudah tahun ketiga kami gelar. Harapannya agar badan publik kedepan berlomba-lomba transparan," ungkapnya.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengakui masih banyak badan publik di Sumbar yang belum paham arti penting keterbukaan informasi publik, ketidakpahaman tentang arti penting keterbukaan informasi tersebut berbanding lurus dengan ketidaktahuan badan publik khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengenai fungsi dan wewenang Komisi Informasi, terutama Komisi Informasi Sumbar .

baca juga: PLN Sumbar Launching ULP Teknis 50 Kota Guna Jaga Keandalan Listrik dan Pelayanan Prima

"Kami akui, bahwa Sumbar masih ada OPD yang masih belum paham pentingnya Komisi Informasi ini," ungkapnya.

Menurut Nasrul Abit, ketidaktahuan tersebut disebabkan, salah satunya, oleh usia Komisi Informasi Sumbar yang relatif masih muda dan baru, 3 (tiga) tahun.

baca juga: Pasien Sembuh COVID di Pessel Bertambah Dua Orang, Total Jadi 15 Orang

Dikatakannya, "Karena baru tiga tahun, tentu perlu kita sosialisasikan terus agar semua bisa memahami wewenang dan fungsi Komisi Informasi ini."

Namun begitu, Ia tidak ingin berapologi menggunakan sebab tersebut. Nasrul Abit kemudian menekankan, Pemprov Sumbar telah mengupayakan agar segala jenis pelayanan yang diberikan dilakukan secara terbuka dan transparan bahkan hingga unit pemerintahan terendah.

baca juga: Pemerintah Akan Lanjutkan Pembenahan Infrastruktur Pendidikan di Politeknik Negeri Padang dan Kampus Lainnya

"Jadi sudah tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Semuanya jelas prosedurnya. Pelayanan perizinan misalnya, SOPnya sudah jelas, jelas syaratnya, jelas tahapannya, jelas waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanannya. Sudah terbuka dan transparan," tekannya.

Berikut badan publik dengan nilai 3 tertinggi penerima anugerah transparansi.

A. Kategori Nagari/Desa
1. Nagari Sungayang (Kab. Tanah Datar)
2. Nagari Sungai Rumbai (Kab. Dharmasraya)
3. Nagari Sungai Duo (Kab. Dharmasraya)

B. Kategori OPD Sumbar
1. RSUD Achmad Muchtar
2. RSJ. Prof. H. B. Saanin
3. Dinas Lingkungan Hidup

C. Kategori Pemerintah Kab/Kota
1. Kab. Tanah Datar
2. Kab. Padang Pariaman
3. Kota Bukittinggi

D. Kategori Instansi Vertikal
1. BPS Sumbar
2. BPKP Sumbar
3. BPK Sumbar

E. Kategori BUMN/BUMD
1. PT Semen Padang
2. PLN Sumbar
3. BPJS Kesehatan Sumbar

F. Kategori PTN/PTS
1. Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang
2. Universitas Negeri Padang (UNP)
3. Politeknik Negeri Padang

G. Kategori Partai Politik
1. PDI-Perjuangan
2. PKB
3. PKS

H. Kategori Sekolah Menengah
1. SMK 4 Kota Padang
2. MAN 2 Batusangkar
3. SMK 7 Kota Padang. (Joni Abdul Kasir)

Penulis: Eko Fajri