Berbagai Unsur Masyarakat Pariaman Tuntut Penindakkan Galian C dan Pencopotan Kapolres

Unjukrasa di depan kantor Gubernur Sumbar oleh berbagai unsur masyarakat Pariaman, terkait pengrusakan lingkungan akibat galian C di daerah itu
Unjukrasa di depan kantor Gubernur Sumbar oleh berbagai unsur masyarakat Pariaman, terkait pengrusakan lingkungan akibat galian C di daerah itu (KLIKPOSITIF/ Cecep Jambak)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Gabungan aliansi, LBH, aktivis mahasiswa, dan unsur nagari di Padang Pariaman menggelar unjuk rasa ke Polda Sumbar dan gubernuran Sumbar, Sabtu 6 Januari 2018. Ini menjadi unjuk rasa pertama di tahun 2018.

Sekretaris Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumbar, Rodi Indra Saputra, mengatakan, aksi yang digelar guna meminta ketegasan pihak berwajib untuk menindak aktivitas galian C di banyak titik di Lubuk Alung.

Katanya, selain terjadinya pengrusakan alam yang sudah sangat memperihatinkan, juga ada oknum aparat polri yang terlibat membekingi aktivitas dan bahkan menjadi pengusaha tambang ilegal galian C.

Baca Juga

"Pengusutan tuntas. Jangan berhenti pada penangkapan pekerja tambang saja. Namun, juga oknum yang terlibat di dalamnya. Kami ada bukti, video yang beredar, di situ ada oknum. Ini yang kami laporkan. Kami mau pihak kepolisian mengusut nama oknum yang disebut dalam video tersebut," ungkapnya.

Dari data yang diperolehnya, diketahui dari banyak titik galian C, cuma satu titik yang memiliki izin. Dan itu, katanya gubernur Sumbar, Irwan Prayitno telah menampung aspirasi untuk tidak lagi mberikan izin penambang.

"Kami menuntut itu, gubernur saat trabas di lokasi telah berjanji tentang hal itu. Dia berjanji tidak lagi mengeluarkan izin. Kami ingin, gubernur konsisten dengan janjinya itu, dan mencabut izin tersebut," ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Nagari Sungai Abang, Herik Rinal, menambahkan, beberapa nagari yang sudah berdampak pada aktivitas galian C di Padang Pariaman diantaranya, Nagari Lubuk Alung, Nagari Sungai Abang, Nagari Balah Hilir, Salibutan, Koto Buruak dan akan juga berdampak pada Nagari Pasa Usang.

"Kami sudah buat laporan, ini yang kami tuntut penindakannya. Karena tidak ada tangggapan. Terbaru itu laporannya dari Nagari Balah Hilir," ucapnya.

Lanjutnya, aksi juga menuntut pencopotan Kapolres Padang Pariaman, sebab, pihak Polres Padang Pariaman terkesan tidak serius untuk menindak tambang ilegal tersebut.

"Ini bukan aksi yang pertama. Namun sudah berkali-kali. Karena tidak digubris dan seakan melakukan pembiaran, makanya kami juga menuntut Kapolres Padang Pariaman dicopot saja," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Siaga SPKT 2, Kompol Alhamdi menyebut sudah menerima laporan bukti yang dimiliki oleh para pengunjuk rasa.

"Aliansi datang ke SPKT untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan bukti-bukti, kalau terjadi pengrusakan. Bukan laporan resmi. Kalau resmi namanya model B. Memberikan bukti-bukti. Bukan melaporkan pengrusakan. Nanti ditindaklanjuti ke pimpinan. Tetap ditindaklanjuti kita sampaikan ke pimpinan," tegasnya.

Hal sama disampaikan, Kasi Nego Subid Dalmas Sabhara Polda Sumbar, Kompol J Priono. Katanya, rekan dari aliansi menyampaikan laporan secara tertulis ke Polda.

"Bukan laporan polisi, tapi laporan yang aliansi buat, berbentuk ketikan dan CD. Kewenangan dari SPKT akan menyampaikan tindaklanjutnya ke pimpinan," sebutnya.

Unjuk rasa sendiri diikuti Aliansi Masyarakat Penggugat Perusak Lingkungan (Ammuak) Piaman Laweh, Karang Taruna Lubuk Alung, unsur nagari lubuk Alung, unsur Nagari Sungai Abang, unsur Nagari Balah Hilia, LBH Lubuk Alung, PMII, Ikatan Mahasiswa Mahasiswa Piaman Raya. [Cecep Jambak]

Editor: Eko Fajri