Pembangunan Perguruan Tinggi Asing di Tanah Air Harus Dikaji Secara Komprehensif

"diketahui salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menciutkan jumlah perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia yang saat ini berjumlah 4,575 institusi akan dikurangi menjadi sekitar 3.500 institusi."
ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengkaji secara komprehensif terkait masuknya perguruan tinggi (PT) asing di Indonesia dengan penyertaan modal dominan, hingga 67 persen.

“Pembagunan PT asing ini perlu dihitung dampaknya, perlu kehati-hatian. Kami minta Kemenristek Dikti mengkaji ulang hal ini secara komprehensif,” tegas Ferdiansya dilansir dari laman Parlementaria, (08/1/2018).

Terlebih, diketahui salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menciutkan jumlah perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia yang saat ini berjumlah 4,575 institusi akan dikurangi menjadi sekitar 3.500 institusi.

“Penutupan atau penggabungan perguruan tinggi ini akan memberikan dampak. Kita harus perhatikan dampak terhadap mahasiswanya, dosen, serta bagaimana perhitungan pengabungan aset kelembagaan,” ungkapnya.

Jangan hal ini memberatkan, misalnya, Ferdi memberikan contoh, perguruan tinggi di Jawa Barat di Tasik digabung ke Majalengka. “Ini kan jauh, yang seperti ini juga harus dihitung. Maka dari itu perlu dikaji secara kompehensif,” tuturnya.

Politisi partai Golkar ini tidak melarang adanya pembangunan perguruan tinggi asing untuk mendongkrak kualitas pendidikan. Namun, hal ini harus dilakukan secara selektif.

“Harus ada manfaat terhadap Indonesia, misalnya transfer pengetahuan atau teknologi dan jangan sampai mematikan perguruan tinggi yang lainnya. makanya perlu dikaji secara komprehensif,” jelasnya.

Diketahui, pemerintah memberikan lampu hijau kepada perguruan tinggi asing untuk beroperasi di Indoneisa. Jika tidak segera berbenah, perguruan tunggi di dalam negeri beresiko terlindas persaingan global. (*)

Sumber: dpr.go.id