Legislator Nilai Persoalan Cantrang Dapat Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

"Masalah kebijakan pelarangan cantrang ini memang sudah berlangsung selama dua tahun, dan selama itu pula kami (Komisi IV DPR) mengingatkan dan memberi masukan kepada Bu Susi untuk meninjau ulang aturan tersebut"
Ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -- Demonstrasi yang terjadi terus menerus oleh nelayan terkait pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan akibat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang tidak pernah mau mendengar masukan dari Komisi IV DPR RI. Hal itu dapat mempengaruhi elektabilitas Presiden Joko Widodo.

“Masalah kebijakan pelarangan cantrang ini memang sudah berlangsung selama dua tahun, dan selama itu pula kami (Komisi IV DPR) mengingatkan dan memberi masukan kepada Bu Susi untuk meninjau ulang aturan tersebut. Tapi bu Susi tidak mau mendengar masukan kami. Semua itu tidak merubah keputusannya. Padahal apa yang kami sampaikan sebagai wakil rakyat itu berasal dari masyarakat itu sendiri, dalam hal ini nelayan. Dan pada akhirnya demontrasi terus menerus terjadi hingga hari ini,” papar Daniel Johan di ruang kerjanya Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2018).

Di sini, Daniel menilai Menteri Susi terlalu memudahkan atau menyimpelkan masalah. Ketika dinilai alat tangkap ikan seperti cantrang tidak ramah lingkungan, ia pun langsung membuat aturan pelarangan itu dan kemudian mengganti dengan alat tangkap baru yang dinilainya lebih ramah lingkungan.

Padahal antara kebutuhan nelayan dan alat tangkap yang diberikan belum tentu sesuai. Bahkan konon Kursin, purse seine atau tali kolor malah bisa lebih merusak, karena bisa membentuk tembok laut.

Bahkan ketika Menko Kemarintiman Luhut Binsar Pandjaitan ikut bersuara pun tidak di dengar Menteri Susi. Secara politik, menurut Daniel apa yang dilakukan Menteri Susi itu akan menurunkan elektabilitas dari Presiden Joko Widodo. Bukan tidak mungkin hal itu juga akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintahan presiden.

“Jika itu terjadi, Menteri Susi lah yang harus bertanggung jawab atas semua itu,” tegasnya sambil mengatakan akan berupaya mengajak presiden untuk mengunjungi dan bertemu ... Baca halaman selanjutnya