Komisi IV Tegaskan Tetap Dukung Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan

"Saya pikir tidak perlu ada polemik di sini. Apa yang menjadi concern Pak Luhut dan apa yang menjadi concern Bu Susi, toh keduanya sama-sama pemerintah"
ilustrasi (youtube)

KLIKPOSITIF -- Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang memihak pada masyarakat, termasuk kebijakan menenggelamkan kapal asing yang memasuki dan mencuri ikan serta kekayaan alam di wilayah Indonesia.

“Saya pikir tidak perlu ada polemik di sini. Apa yang menjadi concern Pak Luhut dan apa yang menjadi concern Bu Susi, toh keduanya sama-sama pemerintah. Terkait kebijakan menenggelamkan kapal asing, semangatnya Bu Susi kan untuk melindungi sumber daya alam kita, melindungi kekayaan negara kita dari asing, dan itu harus kita dukung. Karena memang merupakan kebijakan yang memihak pada masyarakat,” ungkap Edhy kepada wartawan di ruang Sekretariat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Dilanjutkannya, penenggelaman kapal asing yang terbukti “mencuri” kekayaan alam Indonesia itu dampaknya terhadap nelayan sangat baik. Menimbulkan efek jera sekaligus melindungi aset-aset atau kekayaan alam Indonesia, dalam hal ini ikan. Di sana, masyarakat pun ikut terback up. Bahkan tidak sedikit masyarakat bersyukur atas kebijakan tersebut.

Meski demikian pemanfaatannya pun juga harus benar-benar untuk masyarakat. Jika ada kekuarangan dalam pengelolaannya misalnya infrastruktur kapal yang belum siap, maka sedikit demi sedikit tentu dapat diperbaiki.

“Dulu kan sudah diingatkan, kita terlalu baik memberikan ijin, ternyata ijinnya diduplikasi dari yang hanya untuk satu kapal, digunakan untuk lebih dari satu kapal. Di sini memang pengawasan yang harus dikuatkan,” tambahnya.

Meski demikian, politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini meyakini apa yang dikatakan Menko Kemaritiman juga semata demi kebaikan negara. Namun dalam mengelola sebuah negara tidak bisa saling kuat-kuatan.

Komisi IV DPR selama ini memantau apa yang dilakukan Bu Susi sesuai dengan koridornya. Masalah kebijakan lain yang ... Baca halaman selanjutnya