Penguatan Koordinasi Amankan Pilkada Serentak Perlu Dilakukan

"soal efektivitas sentra penegakan hukum, penyelesaian sengketa pilkada tepat waktu, pelanggaran politik uang, isu sara, dan kampanye hitam"
Ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -- Pilkada serentak yang dihelat pada 27 Juni 2018 di 171 daerah membutuhkan penguatan koordinasi antar penyelenggara pilkada. DPR berkepentingan mengetahui lebih jauh informasi persiapan yang sudah dilakukan pemerintah dan institusi penyelenggaran pilkada.

Demikian disampaikan Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon saat memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan pemerintah, Kamis (11/1/2018) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. “Pelaksanaan pilkada serentak pada 27 Juni 2018 ini sangat diperlukan adanya penguatan koordinasi antara penyelanggara pilkada dengan kementerian/lembaga,” katanya.

Fadli juga mengindentifikasi masalah dalam Pilkada serentak. Misalnya, soal efektivitas sentra penegakan hukum, penyelesaian sengketa pilkada tepat waktu, pelanggaran politik uang, isu sara, dan kampanye hitam. Semua persoalan ini sangat penting diutarakan untuk mendapatkan persepsi yang sama dalam mensukseskan pilkada.

Seperti diketahui, pilkada akan secara serentak digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Perhetalan penting inilah yang harus sukses diselanggarakan. Untuk itu, DPR memandang perlu dilakukan rapat konsultasi ini yang dihadiri Pimpinan Komisi II dan III, Pimpinan Fraksi-fraksi, Mendagri, Kapolri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kejagung, dan Ketua KPK. Fadli juga didampingi Wakil DPR Agus Hermanto.

Fadli menyerukan dalam rapat tersebut agar penyelengaraan pilkada dan aparat keamanan mendeteksi daerah-daerah yang rawan konflik saat pilkada serentak nanti. Daerah tersebut adalah Aceh, Papua, Kalimantan Barat, dan daerah-daerah lain yang sudah dipetakan oleh Kepolisian. Selain itu, ia mengimbau pula kepada para Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri agar menjaga netralitasnya. (*)

Sumber: dpr.go.id