Mendagri Jamin Pemerintah Tidak Akan Intervensi Penyelenggara Pemilu

"Pemerintah, kami enggak bisa intervensi pada Bawaslu atau pada KPU. Bawaslu dan KPU mandiri penuh"
ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -- Suksesnya pemilihan kepala daerah sampai nanti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, adalah tanggung jawabnya. Mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, partai, pemerintah daerah sampai elemen masyarakat harus ikut mensukseskan pesta demokrasi. Pemerintah sendiri dalam posisi mendukung penyelenggara pemilu. Tapi bukan untuk mengintervensi. Dari awal pemerintah berkomitmen menjaga independensi penyelenggara.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu dalam rapat koordinasi teknis pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di DPR, di Jakarta. Menurut Tjahjo, terkait pemilu, masing-masing lembaga sudah jelas fungsi, tugas dan tanggungjawabnya. Penyelenggaraan pemilihan adalah KPU, Bawaslu dan DKPP. Sementara keamanan tanggung jawab aparat keamanan. Pemerintah sendiri tugasnya memfasilitasi.

"Pemerintah, kami enggak bisa intervensi pada Bawaslu atau pada KPU. Bawaslu dan KPU mandiri penuh," kata dia.

Terkait kritikan dan kekhawatiran pemerintah melakukan intervensi, Tjahjo menepisnya. Aparat Kesbangpol daerah yang ditugaskan melakukan deteksi dini, bukan untuk mengintervensi. Pengawasan dari aparatur Kesbangpol hanya deteksi dini mengantispasi gelagat dan dinamika yang bisa memicu kerawanan.

Tjahjo juga menegaskan, tidak ada instruksi darinya pada Kesbangpol untuk ikut menghitung pemungutan suara. Jika pun misalnya ada aparatur yang ikut menghitung, itu hanya untuk keperluan internal saja. Sifatnya pun kasuistis.

"Soal dia mau nyontek lewat KPU atau dari Bawaslu kan sah-sah saja. Jadi enggak ada kita intruksikan. Pengalaman di 2015 dan di 2017 kemarin, itu clear di situ. Kalaupun ada menghitung sifatnya tadi kasuistis," kata Tjahjo.

Soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), juga disinggung Tjahjo. Kata dia, terkait netralitas ASN, dasar hukumnya jelas, bahkan detil. Ada UU, Peraturan Pemerintah, surat edaran Menpan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan surat ... Baca halaman selanjutnya