8 Parpol di Pasaman Belum Serahkan Laporan Keuangan ke BPK Sumbar

"Masing-masing partai di Pasaman masih memiliki waktu kurang lebih 2 bulan lagi"
Ilustrasi (CendanaNews)

PASAMAN, KLIKPOSITIF -- Delapan partai politik (Parpol) di Kabupaten Pasaman, Sumbar hingga saat ini belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban keuangan tahun 2017 ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.

Penyerahan laporan keuangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 pasal 34 A, yang menjelaskan bahwa setiap partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Penyampaian laporan itu memuat penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut catatan, di Pasaman sebanyak 9 partai mendapatkan dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp863.232.275 di tahun 2017, dan dari 9 parpol tersebut, baru satu yakni Partai Amanat Nasional yang memberikan laporan pada BPK Sumbar.

"Kami sudah menyurati seluruh partai yang mendapatkan bantuan dari APBD Pasaman tahun 2017 awal Januari 2018, untuk segera memberikan laporan, " kata Kepala Kantor Kesbangpol Pasaman, Afridansyah kepada KLIKPOSITIF, Kamis 18 Januari 2018.

Rincian dana yang diterima partai di Pasaman adalah Partai Nasdem Rp115.895.475, Partai PKB Rp78.962.575, PKS Rp58.520.875.

Kemudian partai PDI Perjuangan Rp50.019.400, partai Golkar Rp189.890.900, partai Gerindra Rp69.499.075. Dan Partai Demokrat Rp97.746.300, Partai Amanat Nasional Rp121.892.900 dan PPP Rp80.504.775.

Menurut Afridansyah, jika 8 partai itu tidak memberikan laporan keuangan pada BPK Sumbar, maka pemerintah tidak lagi memberikan bantuan keuangan untuk tahun anggaran 2018 ini.

"Penyerahan laporan keuangan tersebut langsung ke BPK Perwakilan Sumbar dan ditembuskan ke kami. Sehingga kita tahu parpol yang belum menyerahkan laporan keuangannya," sebutnya.

Sesuai dengan Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 pasal 34 A itu diketahui, batas penyerahan laporan keuangan bagi parta politik adalah 3 bulan setelah tahun ... Baca halaman selanjutnya