Komisi IV DPRD Sumbar Minta Pemprov Cabut Izin Tambang Bermasalah

rapat dengar pendapat dengan masyarakat Kabupaten Sijunjung, Pasaman dan Limapuluh Kota, Walhi dan OPD terkait
rapat dengar pendapat dengan masyarakat Kabupaten Sijunjung, Pasaman dan Limapuluh Kota, Walhi dan OPD terkait (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas meminta Pemprov Sumbar mencabut izin tambang bermasalah yang terjadi di beberapa kabupaten kota, seperti Pasaman, Sijunjung, Limapuluh Kota dan Dharmasraya.

"Pemprov harus ambil sikap tegas terkait persoalan ini. Sebab kegiatan pertambangan telah meresahkan masyarakat," ungkap Nurnas dalam rapat dengar pendapat dengan masyarakat Kabupaten Sijunjung, Pasaman dan Limapuluh Kota, Walhi dan OPD terkait di Padang, Kamis 11 Januari 2018.

Katanya, kegiatan pertambangan tersebut tidak menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat dan malah menimbulkan kerusakan alam dan lingkungan serta menyebabkan dampak sosial bagi masyarakat.

Ia akan memanggil dan meminta dinas terkait untuk menyiapkan bahan yang dituntut oleh masyarakat ini sehingga persoalan ini dapat dilihat secara jernih.

Baca Juga

"Kita akan panggil OPD terkait. Apabila yang diadukan masyarakat itu benar tentu izin yang dikeluarkan pemerintah itu batal demi hukum," kata dia.

Dalam dialog itu, tokoh masyarakat Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Emilezola mengatakan masyarakat tengah memperjuangkan tanah ulayat mereka yang ditambang oleh PT Inexco Jaya Makmur. Perusahaan itu memang memiliki izin namun di kawasan Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Pasaman.

"Namun mereka memasukkan alat berat mereka, ini jelas melanggar hukum, akibat aktivitas mereka jalur yang menghubungkan pemukiman dengan kebun masyarakat rusak dan tidak dapat dilalui," kata dia.

Ia menuturkan masyarakat di kawasan itu tidak membutuhkan tambang karena akan merusak lingkungan tempat tinggal mereka, dirinya mengetahui secara jelas potensi kandungan emas di daerah mereka.

"Kami tidak ingin kampung kami rusak akibat pertambangan yang dilakukan, selain itu PT Inexco jelas telah melanggar hukum," kata dia.

Perwakilan warga Nagari Koto Lamo Kabupaten Limapuluh Kota, Sonya Silfia mengatakan kampung mereka mengalami kerusakan akibat pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Astrindo Gita di daerah mereka, padahal aktivitas tambang telah terhenti.

"Banyak lubang bekas galian pertambangan telah tergenang air, sehingga lahan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat," ujarnya.

Manajer Kampanye dan Advokasi Walhi Sumbar, Yoni Chandra mengatakan Pemprov Sumbar harus menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan mengembalikan hak ulayat yang telah diberikan untuk izin usaha.

"Pemerintah harus meninjau ulang dan membatalkan izin pertambangan yang bermasalah dengan nagari. Kami minta gubernur harus merevisi IUP yang berada dalam kawasan hutan dan yang berada 50 persen di kawasan hutan," kata dia.

[Cecep Jambak]

Penulis: Rezka Delpiera | Editor: -