Pemkab Tanah Datar Desak Respon KLHK Soal Penetapan Hutan Adat

"Penyerahan usulan tersebut telah dilakukan sejak November 2017 lalu."
Ilustrasi hutan adat (Mongabay)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten Tanah telah menyerahkan usulan penetapan hutan adat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyerahan usulan tersebut telah dilakukan sejak November 2017 lalu. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari KLHK.

Usulan penetapan status hutan adat tersebut seiring dengan dua daerah lain yakni, Kepulauan Mentawai dan Pasaman.

Dalam usulan tersebut tertulis bahwa Tanah Datar memilki utan adat Malalo Tigo Jurai seluas 8.430 hektare, yang terletak di agari Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo pada tahun 2017.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Kebut Penetapan Status Hutan Adat

Bagian Hukum Pemkab Tanah Datar, Reza Fahlevi mengatakan penyerahan tersebut merupakan keseriusan pemerintah soal penetapan hutan adat.

"Saat ini kami menunggu informasi dari Kementerian LHK, bagaimana posisi usulan kami ini, apa ada yang kurang, dan kalau ada kami akan
melengkapi," katanya.

Sementara itu, Direktur Perkumpulan Qbar Nora Hidayati menilai bahwa usulan tersebut merupakan hak dari masyarakat adat itu sendiri, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X tahun 2012.

"Usulan itu sudah diberikan lengkap dengan persyaratannya, dan masyarakat tentu akan terus berkordinasi dengan pemerintah untuk penetapan ini," sebut Nora.

Di sisi lain kata dia, pihaknya saat ini juga masih memproses penetapan hutan adat di Kabupaten Pasaman yang berada di Nagari Ganggo Mudiak, Nagari Simpang dan Alahan Mati, dan Kepulauan Mentawai.(*)