Rofi Kecam Kebijakan Visa Israel

"Kami mengecam tindakan sewenang-wenang Israel dalam membatasi izin visa warga Palestina yang hendak melakukan pengobatan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM)"
Ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar mengecam tindakan Israel terhadap 54 warga Palestina yang dilaporkan meninggal pada tahun 2017, saat menunggu izin visa israel untuk melakukan perawatan medis. Ironisnya, dari ribuan pengajuan aplikasi kurang dari setengah permintaan izin medis yang diterima Israel.

“Kami mengecam tindakan sewenang-wenang Israel dalam membatasi izin visa warga Palestina yang hendak melakukan pengobatan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM),” tegas Rofi’ dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/2/2018).

Rofi’ menilai, meninggalnya 54 warga Gaza yang meninggal saat mengurus izin visa untuk pengobatan sepanjang tahun 2017 sesungguhnya menegaskan bahwa Israel telah melakukan kejahatan yang terstruktur dan sistematis.

Ia menyebutkan, hak mendapatkan prioritas pengobatan menurutnya terkandung pada dokumen Hak Asasi Manusia PBB atau Universal Declaration of Human Rights. Sebagaimana termaktub pada artikel 3 perjanjian tersebut berbunyi setiap manusia memiliki tiga hak fundamental, yakni hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan dan hak untuk mendapat keamanan. Karenanya, komunitas internasional juga sepatutnya ikut bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan warga Palestina yang terjebak di tengah-tengah konflik bersenjata.

Menurutnya, komunitas Internasional dan PBB perlu mendesak Israel memberikan akses dan membuka ruang bagi warga Palestina yang hendak berobat. Dirinya juga mendorong Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah diplomatik yang lebih tegas.

"Penderitaan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel terus terjadi dan semakin menjadi-jadi. Ironisnya hampir tidak mendapatkan respon dari dunia internasional,” tandas politisi dari F-PKS ini.

Sebagaimana diberitakan, WHO bersama Badan Hak Asasi Manusia Al Mezan, Amnesti Internasional, Badan Hak Asasi ... Baca halaman selanjutnya