Irwandi, Pimpinan Daerah Pertama Serahkan Laporan Tahuan ke KI Sumbar

Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi serahkan laporan tahunan pengelolaan informasi publik 2017 kepada Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal, saat Monev KI ke badan publik, Jumat 23/2 di Balaikota Bukittinggi
Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi serahkan laporan tahunan pengelolaan informasi publik 2017 kepada Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal, saat Monev KI ke badan publik, Jumat 23/2 di Balaikota Bukittinggi (ist)

BUKITTINGGI , KLIKPOSITIF -- Badan publik diharuskan menyerahkan pengelolaan informasi publik tahunannya ke Komisi Informasi.

"Batas waktunya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan penyerahan ke Komisi Informasi adalah bukti ketaatan badam publik kepada aturan yang berlaku," ujar Ketua Komisi Indormasi Sumbar Syamsu Rizal saat melakukan monitoring evaluasi (Monev) ke Pemko Bukittinggi , Jumat 23/2 di Balaikota Bukittinggi .

baca juga: ASN di Lima Puluh Kota Bagikan Puluhan Hazmat di 3 Nagari

Atas perintah itu saat Monev Komisi Informasi Sumbar , Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi menyerahkan langsung laporan tahunan pengelolaan informasi publik di badan publiknya.

"Ini pertama dalam sejarah, sejak Komiso Informasi Sumbar dilantik 4 September 2014 lalu, pejabat setingkat kepala daerah menyerahkan langsung laporannya," ujar Syamsu Rizal mengapresiasi komitken Pemko Bukittinggi terhadap perintah UU 14 tahun 2008 dan Perki 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

baca juga: Pemuda Tiku Positif Corona, Ini Rincian 58 Orang yang Kontak

Menurut Syamsur Rizal didampingi dua komisioner Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi dan Sondri, biasanya yang menyerahkan laporan tahunan hanya PPID atau bisa lewat email atau pos ke Komisi Informasi Sumbar .

Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi mengakui bahwa komitken pemerintahannya adalah terbuka dna akubtabel terutama dalam pelayanan kepada.publik.

baca juga: Ini Kabar Baik Terkait Penanganan COVID-19 di Agam

"Sebelum ini Pemko Bukittinggi belum sempurna menjalankan perintah keterbukaan informasi publik,"ujar Irwandi.

Tapi lewat kerja keras jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokimentasi (PPID) utama maupun PPID Pembantu.

baca juga: 87 Swab Negatif, Kasus di Bukittinggi Tetap 17

"Pada 2017 Kota Bukittinggi menjadi tiga besar terbaik pada anugerah keterbukaan badna publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Sumbar di pengujung 2017 lalu,"ujar Irwandi.

Tapi diakui irwandi pihaknya belum sempurna menerapkan perintah UU 14 tahun 2008 apalagi sekarang dikuatkan lagi oleh Permendagri 3 tahun 2017 tentang pengelolaan informasi publik di Kemendagri dan pemerintahan daerah.

"Tapi kita bertekad akan terus berproses dan berharap.progeesnya maksimal, dan Bukittinggi siap menjadi terbaik pada anugerah keterbukaan informasi publik tingkat Sumbar tahun ini,"ujarnya.

Sementara Sondri dalam Monev KI tadi lebih banyak menekankan penguatan PPID utama dan PPID pembantu.

"PPID Bukittinggi harus lebih kerja keras lagi seiring adanya Permendagri 3 tahun 2017 sebagai pelaksana dari UU 4 tahun 2008, terutaka penyusunan Daftar Informasi Publik dan kalsifikasi informasi publik itu sendiri,"ujar Sondri.

Sedangkan Adrian menekan kepada penguatan PPID Utama Pemko Bukittinggi dalam menghadapi persidangan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Sumbar .

"Ini harus ada standar operasi prosedurnya dan Perrmendagri 3 tahun 2017 juga menghendaki adanya SOP penyelesaian sengketa informasi publik,"ujar Adrian.

Pada Permendagri itu jelas untuk menghadapi persidangan penyelesaian sengketa informasi publik, tidak hanya PPID pembantu lagi.

"Tapi sudah ada bagannya di susunan PPID Utama badna publik pemerintah daerah, dan siapa petugas yang diberi kuasa oleh pimpinan badan publik untuk menjalani persidangan di Komisi Informasi,"ujar Adrian.

Monev dilakukan Komisi Informasi adalah untuk memberikan supervisi kepada badan publik terkait menjalankan perintah ketentuan tentang keterbukaan informasi publik.

"Ada badan publik DIPnya tidak upgrade di Monev Komisi Informasi mengingatkan bahwa daftar informasi publik (DIP) itu minimal satu kali enam bulan diupgrade,"ujar Syamsu Rizal. (*)

Penulis: Eko Fajri