Sultan Hamengkubuwono X Cegah Penguasaan Tanah Oleh Investor, Ini Kata Komisi II DPR

"Politisi dari Fraksi Partai Hanura ini justru memuji kebijakan Sultan Hamengkubuwono X yang mencegah praktik penguasaan tanah oleh investor"
Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk (dpr.go.id)
ketika terjadi sengketa tidak bisa disita. Sebab, pemiliknya adalah pemerintah yang dalam hal ini Keraton Kasultanan dan Pakualaman. Contohnya, bila masuk investor punya HGB, bersengketa lalu disita, tidak boleh. Karena tanah itu adalah aset Keraton atau Pakualaman," ungkapnya.

Dia menduga munculnya isu diskriminasi pertanahan DIY terkait dengan kepentingan investasi dan investor. Dia menyebut investor menginginkan status kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM). "Kalau scheme tanahnya hak milik kan ujung-ujungnya bisa dijaminkan ke bank," ujarnya.

Sumber: DPR