Tersangka Korupsi di Pasaman Tak Mampu Bayar Penasehat Hukum

"Para tersangka ditahan sejak Kamis 1 Maret 2018 di Rutan Lubuk Sikaping"
Tersangka korupsi di Pasaman ketika digiring menuju kendaraan tahanan (KLIKPOSITIF/Yulisman)

PASAMAN, KLIKPOSITIF -- Tiga pejabat dan staf Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pasaman-Sumbar yang ditetapkan tersangka dan ditahan Kejaksaan Negeri Pasaman, tidak menggunakan Penasehat Hukum (PH) karena tidak mampu membayarnya. 

Tiga orang tersangka tersebut adalah Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemkab Pasaman, Salman (43), dan Dasril (44) Doni (39) staf Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Ya benar, tiga orang tersangka yang berasal dari ASN tersebut tidak memakai penasehat hukum, makanya kita sediakan kuasa hukumnya," kata Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Adhryansyah pada KLIKPOSITIF.

Penyediaan kuasa hukum ini sesuai dengan pasal 56 KUHAP, yang mana tersangka atau terdakwa di sangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Dijelaskan Kajari, kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Pintu Padang-Botung Busuk, Kecamatan Mapattunggul tahun anggaran 2016 lalu dengan nilai proyek Rp3 Miliar telah menetapkan 4 orang tersangka dan menahannya di Rutan Lubuk Sikaping. Selain 3 PNS, juga ditahan Leonardy JD (47) selaku rekanan PT. RCP.

Kejaksaan Negeri Pasaman, Sumbar menahan para tersangka sejak Kamis 1 Maret 2018 di Rutan Lubuk Sikaping.

"Ketiga oknum ASN yang ditetapkan sebagai tersangka ini berperan aktif dalam terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Ketiga tersangka yang saat kejadian menjabat sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Pasaman, sengaja memenangkan perusahaan milik tersangka Lisnu," kata Adhryansyah.

Dalam aturan administrasi rekanan tersebut tidak memenuhi ... Baca halaman selanjutnya