Pemkab Pessel Belum Bisa Hentikan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Lampara Dasar

"Sejauh ini pemerintah daerah belum memiliki alternatif pengganti alat tangkap jenis jaring tersebut"
Ilustrasi alat tangkap ikan ilegal (KKP)

PESSEL, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa menghentikan pengoperasian sejumlah kapal yang menggunakan alat tangkap lampara dasar di daerah itu.

Pasalnya, sejauh ini pemerintah daerah belum memiliki alternatif pengganti alat tangkap jenis jaring tersebut.

Kepala Bidang Tangkap, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Alfirman mengatakan, terdata sebanyak 111 kapal lampara dasar yang masih beroperasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurut catatan, penggunaan alat tangkap Lampara Dasar terbanyak di wilayah laut Airhaji Kecamatan Linggosari Baganti sesuai kesepakatan yang telah disetujui pemerintah bersama nelayan di laut tersebut.

"Di Air Haji diberi toleransi sampai tahun 2019 menjelang mendapatkan pengganti jaring. Karena itu sudah kesepakatan dengan nelayan yang dibuat pada 26 Januari 2018 lalu, yang diperboleh di wilayah itu kalau keluar jalur maka akan disanksi," jelas Alfirman pada KLIKPOSITIF.

Menurutnya, pemerintah terpaksa membiarkan nelayan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh negara itu, sebab pemerintah kata dia belum bisa mengganti kapal nelayan yang dihentikan beroperasi.

"Anggarannya mencapai Rp10 miliar, separuhnya ditanggung pemerintah provinsi. Dan tentu ini, harus kita lakukan secara berangsur-angsur sesuai kesanggupan anggaran daerah," terangnya.

Ia melanjutkan, terkait kesepakatan tentang izin pengoperasian kapal-kapal tersebut sudah disetujui langsung bersama Lantamal II Padang, Pemkab Pesisir Selatan, Pemprov Sumbar dan nelayan setempat.

"Sampai tahun 2019 nanti, sebab anggaran dicairkan tahun itu. Dan itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama nelayan juga," pungkasnya.

[Kiki Julnasri Priatama]