Ketua DPR Desak Menaker Bahas Turunan UU Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

"Kami minta pemerintah secara serius melakukan pendampingan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri yang terjerat kasus hukum ataupun mendapat penyiksaan oleh majikan, mengingat kasus yang terjadi pada Muhammad Zaini Misrin yang telah dieksekusi tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia,"
Ketua DPR Bambang Soesatyo (dpr.go.id)

KLIKPOSITIF -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Hanif Dakhiri untuk segera membahas regulasi turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mengingat sampai saat ini belum satupun peraturan pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah.

“Kami minta pemerintah secara serius melakukan pendampingan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri yang terjerat kasus hukum ataupun mendapat penyiksaan oleh majikan, mengingat kasus yang terjadi pada Muhammad Zaini Misrin yang telah dieksekusi tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia,” ujarnya Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018) menanggapi hukuman pancung yang dijatuhkan kepada TKI Indoensia di Saudi Arabia, kemarin.

Selain itu politisi Golkar itu meminta Komisi IX DPR mendorong Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terkait eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap Muhammad Zaini Misrin, termasuk penyiksaan yang dilakukan majikan terhadap TKI.

Sementara itu terkait ditangkapnya seorang WNI yang bertindak sebagai perekrut dan seorang WNA asal Suriah sebagai agen penyalur TKI, atas kasus perdagangan 75 orang ke Sudan bermodus pengiriman TKI ke luar negeri, Kepolisian dan PJTKIP harus menyelidiki.

“Kami minta Komisi III DPR mendorong Kepolisian untuk menyelidiki latar belakang kasus ini dan kemungkinan kedua tersangka tergabung dalam jaringan sindikat perdagangan manusia internasional, serta menyelidiki kemungkinan terdapat PJTKI/PJTKIS yang terlibat pada kasus ini,” jelas politisi Golkar itu.

Selain itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kata Bamsoet, juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memeriksa dengan teliti kelengkapan dokumen warganya yang ingin bekerja di luar negeri dan memberikan penjelasan kepada ... Baca halaman selanjutnya