DPR Upayakan Bebas Visa bagi WNI di Korsel

"Saya berpendapat, kebijakan bebas visa bagi masyarakat Indonesia adalah langkah konkrit kebijakan baru itu"
Ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -- Grup Kerja Sama Antar-Parlemen (GKSB) DPR RI-Parlemen Korea Selatan menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Korsel Shim Jae-chul, Grup Persahabatan Parlemen Korsel dan Forum ASEAN-Korea. Dalam pertemuan itu, Delegasi DPR RI meminta Parlemen Korsel menekan pemerintahnya untuk mempermudah akses masuk WNI ke Korsel.

“Saya sampaikan ke Parlemen Korsel pentingnya reciprocal treatment dimana Indonesia telah memberikan bebas visa bagi warga Korsel. Minimal kita meminta permudah akses visa. Maksimal memberikan bebas visa,” tegas Evita Nursanty saat memimpin Delegasi DPR RI di Seoul, Korea Selatan, beberapa hari lalu.

Politisi yang juga duduk di Komisi I itu menggarisbawahi bahwa misi utama kunjungan GKSB adalah promosi pembebasan visa bagi WNI ke Korsel. Pihaknya mengapresiasi kebijakan baru politik luar negeri yang lebih melihat ASEAN melalui the New Southern Policy.

“Saya berpendapat, kebijakan bebas visa bagi masyarakat Indonesia adalah langkah konkrit kebijakan baru itu. Korsel harus melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat menjanjikan. Bebas visa terbatas ke Pulau Jeju hanya langkah awal. Ke depan, Korsel harus mempertimbangkan bebas visa bagi WNI. Saya percaya pembebasan visa akan berdampak ke banyak sektor,” imbuh Evita.

Lebih lanjut, GKSB DPR RI juga meminta Parlemen Korsel melindungi TKI yang bekerja di Korsel. “Secara umum saya sangat senang bahwa TKI di Korsel relatif tidak ada masalah. Memang ada beberapa kasus keselamatan kerja dan kesehatan mereka yang bekerja sebagai ABK. Saya sudah meminta Parlemen Korsel memberikan perhatian khusus atas masalah tersebut,” tambah politisi F-PDI Perjuangan itu.

Hal lain yang disampaikan Evita terkait permintaan dukungan Korsel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 dan dorongan partisipasi Parlemen Korsel pada pertemuan Ketua parlemen-parlemen anggota ... Baca halaman selanjutnya