Tuntut Batalkan UUMD3, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar

"Dalam UUMD3 tersebut terdapat beberapa pasal dianggap menciderai asas demokrasi"
Aksi unjuk rasa pembatalan UU MD3 (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Ratusan mahasiwa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat menggelar unjuk rasa di halaman kantor DPRD Sumbar, Senin 26 Maret 2018.

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pembatalan revisi UU MD3, yang baru disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Koordinator aksi, Jaka Perdana mengatakan, dalam UUMD3 tersebut terdapat beberapa pasal dianggap menciderai asas demokrasi.

Beberapa pasal itu diantaranya pasal 122 huruf K yang menyatakan, mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal 245 yang berbunyi, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Kemudian pasal 73 dinyatakan, pimpinan DPR mengajukan permintaan tertulis kepada Polri sebagai ketentuan pemanggilan paksa terhadap orang/badan hukum. Dalam hal menjalankan panggilan paksa, Polri dapat menyandera setiap orang/badan hukum paling lama 30 hari.

"Ini sama saja mengekang kebebasan demokrasi. Kebebasan mengkritik seakan dilarang oleh UU MD3 ini," tutur Jaka.

Dengan adanya undang-undang tersebut, DPR sebut Jaka, tidak lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat tapi sudah menjadi Dewa Perwakilan Rakyat. "Untuk itu, UU MD3 itu harus dibatalkan," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Darmawi mengatakan, persoalan UU merupakan kewenangan pemerintah pusat atau DPR RI.

Sebagai wakil rakyat di Sumbar, kewajiban DPRD adalah menerima setiap aspirasi dari masyarakat Sumbar.

[Cecep Jambak]