Demi Miliki Identitas Kependudukan, Warga Daerah Ini Harus Terobos Belantara Hutan dan Lumpur

"Kami berjuang melalui belantara hutan dan jalan berlumpur tengah malam demi mendapatkan KTP elektronik, sebab untuk perekaman KTP ini hanya ada di pusat pemerintahan daerah ini."
Jalan berlumpur di Pasaman, Inser: Warga Kubu Baru Nagari Muaro Tais Koto Gadang, Kecamatan Mapattunggul yang datang ke Disdukcapil Lubuk Sikaping (ist)

PASAMAN, KLIKPOSITIF -- Puluhan warga Kubu Baru Nagari Muaro Tais Koto Gadang, Kecamatan Mapattunggul berjuang melalui jalan berlumpur menuju pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman, Sumbar untuk mendapatkan KTP elektronik, Senin 2 April 2018.

Sebanyak 25 orang ibu rumah tangga, lansia, dan empat orang laki-laki menaiki mobil bak terbuka L300 tanpa tenda dari Kubu Baru, Senin 2 April 2018 pukul 1.00 WIB dini hari dan sampai di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasaman sekitar pukul 7.00 WIB pagi.

"Kami berjuang melalui belantara hutan dan jalan berlumpur tengah malam demi mendapatkan KTP elektronik, sebab untuk perekaman KTP ini hanya ada di pusat pemerintahan daerah ini. Kami juga membawa balita, karena jika ditinggal dirumah khawatir kan pusat pemerintahan jauh," kata Jurmini (24) dan Irna (21) mengisahkan perjalannya kepada KLIKPOSITIF.

Menurutnya, orang sedang tidur lelap, kami berjuang menempuh jalan berlumpur dari Jorong Kubu Baru hingga Jorong Betung Busuk yang berjarak sekitar 11 Kilometer. Kemudian dari Betung Busuk hingga ke Lubuk Sikaping yang merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Pasaman juga harus menempuh jalan aspal sepanjang 72 Kilometer.

Dengan konsdisi jalan yang cukup memprihatinkan tersebut, dari kampung mereka sampai ke pusat pemerintahan yang berjarak total sekitar 83 kilometer, waktu yang dibutuhkan mencapai lebih kurang enam jam perjalanan.

"Mata perih karena tidak ada tidur semalaman, dan perut baru diisi dengan lontong pagi ini. Sekitar pukul 9.00 WIB baru kami mulai perekaman KTP elektronik" ujarnya.

Dari penuturan warga, untuk biaya transportasi perorangnya mereka bayar Rp60 ribu x 29 orang dalam satu unit mobil. Kalau penumpangnya hanya 10 orang maka ongkosnya sekitar Rp150 ribu.

Warga juga menjelaskan, terkadang, perjuangan untuk membuat KTP itupun sia-sia karena data yang kurang. Bahkan ada nama yang bersangkutan berada di Kabupaten lain, sehingga ... Baca halaman selanjutnya