Simposium Nasional, Gubernur: Berikan Kontribusi Bagi Perkembangan Hukum Pidana

"ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, penegakan hukum tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan, karena penegak hukum yang ada sejatinya bukan pejabat daerah"
Ilustrasi (net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menyelanggarakan Simposium Nasional dengan tema “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer” di Padang.
Simposium ini bertujuan untuk mensejajarkan keberlakuan hukum pidana adat (hukum pidana tidak tertulis) dengan pidana tertulis. Selama ini hukum pidana kurang mendapatkan tempat sebagai sumber hukum pidana.

Namun, dalam RUU KUHP baru keberadaan hukum pidana adat sebagai hukum pidana yang hidup di dalam masyarakat telah mendapatkan tempat, dan saat ini sedang di bahas di lembaga Legislatif. Keberadaan itu bukan tiba-tiba, melainkan melalui pegulatan pemikiran para ahli yang berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Perdebatan yang terjadi seputar hukum pidana adat dalam RUU KUHP terkait dengan (1). Apa yang dimaksud dengan “konsep hukum yang hidup ditengah masyarakat”, dan (2) rumusan pasal secara substansi bertentangan dengan asas legalitas yang berlaku di Indonesia, ujar Elwi Danil dalam Sambutannya selaku ketua panitia Simposium Nasional

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dalam sambutannya berharap acara Simposium Nasional ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana nasional dimasa mendatang, sekaligus diluar aspek hukum Beliau berharap para peserta dapat menikmati pariwisata dan keindahan alam di Sumatera Barat.

Wakil Jaksa Agung, Arminsyah yang mewakili Jaksa Agung tampil sebagai Keynote Speaker, menyatakan bahwa revitalisasi hukum pidana adat dan kriminologi kontemporer tidak dapat dibahas secara parsial, tetapi harus dilihat secara komprehensif dan membedah RUU KUHP sebagai suatu rancangan system hukum pidana baru di Indonesia.

Oleh karena itu, ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, penegakan hukum tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat akan menimbulkan ... Baca halaman selanjutnya